adjar.id - Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik.
Jenis dan jenjang kebijakan publik tersebut tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Peraturan perundang-undangan menurut UU No.12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum.
Nah, peraturan perundang-undangan ini dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Hal ini dilakukan melalui proses yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Adjarian.
O iya, fungsi peraturan perundang-undangan, di antaranya untuk mencegah monopoli kepemilikan sumber daya, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya, dan lain sebagainya.
Lalu, bagaimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Yuk, simak pembahasannya!
"Asas peraturan perundang-undangan terdiri atas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, keterbukaan, kejelasan rumusan, dan lainnya."
Berikut ini adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No.12 Tahun 2011:
1. UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
UUD 1945 juga menjadi peraturan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional.
UUD 1945 ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.
2. Ketetapan MPR
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR yang meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.
Putusan MPR berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu Ketetapan dan Keputusan.
Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar majelis.
Sementara Keputusan adalah keputusan MPR yang mengikat hanya ke dalam majelis.
3. UU atau Perppu
UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Sementara Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
Mekanisme dari UU atau Perppu, yaitu:
- Perppu diajukan kepada DPR dalam sidang.
- DPR dapat menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan.
- Jika disetujui, Perppu nantinya akan ditetapkan menjadi UU.
- Jika ditolak, Perppu harus dicabut dan tidak berlaku.
4. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU.
Fungsi PP adalah untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden.
Tujuannya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Baca Juga: Materi TWK CPNS Alur Proses Penyusunan Perundang-undangan
Isi dari Perpres ini, yaitu materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah atau Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Isi Perda Provinsi adalah materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Selain itu juga berisi tugas pembantu, menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota.
Perda Kabupaten atau Kota ini dibuat atas persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota dengan DPRD Kabupaten atau Kota.
Contoh Perda Kabupaten atau Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh.
"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota."
Itulah beberapa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No.12 Tahun 2011.
Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman tentang Perundang-undangan, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka
Coba Jawab! |
Apa itu peraturan perundang-undangan? |
Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X karya Abdul Waidl, dkk, Kemdikbudristek Tahun 2021.
Tonton video ini, yuk!
Penulis | : | Nabil Adlani |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR