13 Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, Materi PPKn Kelas X

-> Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

-> Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

-> Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

-> Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum, ada 13 peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku terkait pelaksanaan otonomi daerah."

Itu dia landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Tonton video ini juga, yuk!