Sistem Pemerintahan dan Ekonomi Keuangan pada Masa Demokrasi Terpimpin

4. Kabinet Karya

Kabinet karya dibentuk setelah selesainya kabinet Djuanda.

Tugas kabinet karya ini, yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, menstabilkan keamanan negara, dan berjuang memperebutkan Irian Barat.

5. Front Nasional

Fornt Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959.

Tugas dari Front Nasional ini, yaitu untuk memperjuangkan cita-cita pembangunan, proklamasi, dan cita-cita dalam UUD 1945.

"Lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin, yaitu DPAS, MPRS, DPR-GR, kabinet karya, dan Front Nasional."

Sistem Ekonomi Keuangan Demokrasi Terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi keuangan, yaitu:

- Mempermudah lalu lintas keuangan dengan membentuk Bank Tunggal Milik Negara yang merupakan hal peleburan dari beberapa bank.

- Memperjualbelikan hasil bumi agar bisa mendapatkan devisa atau valuta asing agar dapat membeli barang-barang kebutuhan yang belum ada di dalam negeri.

- Melakukan penghematan terbagi instansi pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja negara.

Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Sejarah dan Ciri-Ciri

"Salah satu upaya perbaiki sistem ekonomi keuangan adalah dengan mempermudah lalu lintas keuangan dengan membentuk Bank Tunggal Milik Negara."

Nah, itulah penjelasan tentang sistem politik dan ekonomi keuangan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Yuk, tonton video berikut!