Latar Belakang dan Dampak Dekrit Presiden pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pihak yang menolak ini khawatir jika UUD 1945 diberlakukan kembali, maka akan diterapkan demokrasi terpimpin.

Setelah melakukan perundingan panjang, akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin, Adjarian.

"Kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru menjadi awal mula dicetuskannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959."

Dampak Dekrit Presiden

Berikut ini adalah dampak yang terjadi akibat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di antaranya:

1. Perubahan bentuk pemerintahan menjadi presidensial dari parlementer.

2. Menghapus konstituante dan DPR hasil pemilu 1955.

3. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR.

4. Masuknya ABRI dalam pemerintahan dengan adanya dwifungsi.

5. Menghapus posisi perdana menteri.

6. Mengganti UUDS 1950 menjadi UUD 1945.

Baca Juga: Karakteristik Demokrasi Terpimpin di Indonesia pada Periode 1959-1965

"Salah satu dampak dikeluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menghapus konstituante dan DPR hasil pemilu 1955."

Nah, itu tadi latar belakang dan dampak Dekrit Presiden pada masa demokrasi terpimpin.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Yuk, tonton juga video ini!