Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

adjar.id - Negara Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang bentuknya demokrasi.

Penerapan demokrasi di Indonesia sangat beragam dan mengalami perkembangan, salah satunya penerapan demokrasi terpimpin.

Masa demokrasi terpimpin di Indonesia ini diterapkan dengan seluruh keputusan pemerintah yang berpusat pada kepala negara.

Ketika menerapkan demokrasi terpimpin, jabatan kepala negara dipegang secara langsung oleh Soekarno.

Awal dari diterapkannya demokrasi terpimpin ini adalah saat dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 sampai 1965.

Sama halnya dengan bentuk demokrasi lainnya, demokrasi terpimpin ini memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya, Adjarian.

Nah, berikut kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin.

"Konsep demokrasi terpimpin diberlakukan agar masyarakat dipimpin seusai sila keempat Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

Kelebihan penerapan demokrasi terpimpin, di antaranya:

1. Dibentuk Kabinet Kerja

Kabinet kerja dibentuk pada 10 Juli 1950 dan terdiri dari Soekarno sebagai perdana menteri dan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.

Baca Juga: 7 Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Demokrasi Terpimpin

Tujuan kabinet kerja ini adalah untuk mengurangi pengaruh kepentingan dari partai politik.

Maka, tidak ada satu pun meteri dalam kabinet yang asalnya dari ketua umum partai politik.

Agar bisa memberikan tekanan yang bersifat nonpartai, bahkan beberapa menteri keluar dari partainya.

Program kabinet kerja ini, di antaranya penyelenggaraan keamanan dalam negeri, melengkapi sandang pangan rakyat, dan pembebasan Irian Barat.

2. Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk Presiden Soekarno pada 31 Desember 1959.

Fungsi dan tugas dari MPRS diatur berdasarkan Ketetapan Presiden Soekarno No.2 Tahun 1959.

Sehingga, fungsi dan tugas dari MPRS ini hanya untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Dibentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPRS) merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan khusus maupun darurat.

MPPRS ini dibentuk berdasarkan Ketetapan Presiden No.4 Tahun 1962.

Baca Juga: Mengenal Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia

4. Dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Ketetapan Presiden No.3 Tahun 1955.

DPAS diketuai oleh Presiden Soekarno dan Roeslan Abdulgani menjadi wakil ketuanya.

Tugas dari DPA ini adalah menjawab pertanyaan presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usulan terhadap pemerintah.

Kemudian, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan garis kebijakan Presiden Soekarno dalam memperkenalkan demokrasi terpimpin.

"Kelebihan demokrasi terpimpin, di antaranya dibentuk kabinet kerja, dibentuk MPRS, dibentuk MPPRS, dan dibentuk DPAS."

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Kekurangan dari diterapkannya demokrasi terpimpin, di antaranya:

1. Legislatif yang Melemah

Dibentuknya DPR Gotong Royong atau DPR-GR membuat sistem politik di Indonesia menjadi lemah.

Hal ini karena DPR-GR hanya menjadi instrumen politik bagi lembaga kepresidenan.

Selain itu, proses rekrutmen politik bagi DPR-GR ini dilakukan oleh presiden secara langsung.

Baca Juga: 4 Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

2. Menggabungkan Sistem Kepartaian

Dalam demokrasi terpimpin ini, politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan.

Akan tetapi, politik juga dapat menjadi elemen penopang kekuatan antarlembaga negara.

Sehingga diterapkanlah penggabungan sistem kepartaian partai.

3. Anti Kebebasan Pers

Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers di Indonesia.

Pemerintah sendiri melarang diterbitkannya berbagai surat kabar, seperti Harian Abadi dan Harian Pedoman.

4. Terbatasnya Otonomi Daerah

Dalam demokrasi terpimpin juga otonomi daerah sangat terbatas.

Hal ini karena sentralisasi kekuasaan sangatlah dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Melemahnya Hak Dasar Manusia

Baca Juga: Apa Tujuan Demokrasi Terpimpin?

Pada demokrasi terpimpin ini, presiden sangat mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau yang menentangnya.

Bahkan beberapa lawan politik pemerintahan sampai menjadi tahanan.

Sehingga, dalam demokrasi terpimpin ini hak dasar manusia sangatlah lemah.

"Kekurangan demokrasi terpimpin, di antaranya legislatif yang melemah, menggabungkan sistem kepartaian, anti kebebasan pers, terbatasnya otonomi daerah, dan melemahnya hak dasar manusia."

Itu tadi kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan pada pemerintahan Indonesia.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Tonton video ini juga, yuk!