Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia

adjar.id – Adjarian, di Indonesia terdapat beberapa perkembangan demokrasi Pancasila dalam berbagai pelaksannnya.

Nah, perkembangan tersebut terbagi menjadi beberapa periodisasi masa pelaksanaan demokrasi.

Kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila yang merupakan materi PPKn kelas 11 SMA.

Baca Juga: Makna Demokrasi dan Klasifikasinya dalam Pemerintahan

Demokrasi sendiri menurut sudut pandang normatif merupakan sesuatu yang dengan cara ideal ingin dilakukan oleh sebuah negara.

Secara konstitusi, Indonesia termasuk ke dalam negara demokrasi, meski begitu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkembangan.

Hal tersebut bisa kita lihat dari alur politik Indonesia, mulai dari masa revolusi kemerdekaan, pemerintah demokrasi terpimpin, orde baru, sampai orde reformasi.

Yuk, kita simak penjelasan mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia berikut ini!

“Perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia terjadi mulai dari masa berbagai masa pemerintahan di Indonesia.”

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1945-1949

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi masih sebatas pada fungsi pers yang mendudukung kemerdekaan.

Pada masa ini, elemen-elemen demokrasi yang lain belum bisa terwujud karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan.

Hak ini terjadi karena pemerintah dan rakyat masih harus mencurahkan tenaganya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Pada periode ini diletakkan beberapa hal yang menjadi dasar dari perkembangan demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945

Berikut beberapa hal mendasar tersebut yaitu:

a. Memberikan hak-hak politik dengan menyeluruh.

b. Adanya batasan kekuasaan kepada presiden dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

c. Terbentuknya partai politik yang menjadi peletakan awal dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia.

“Pada masa revolusi kemerdekaan titik berat pemerintah dan rakyat masih kepada mempertahankan kemerdekaan.”

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1949-1959

Periode kedua pemerintahan Indonesia terjadi pada 1949 sampai 1959 yang di mana terjadi dua kali pergantian UUD.

Pada masa ini negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang dimana perwujudannya dapat kita temukan dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu:

a. Adanya Lembaga Perwakilan Rakyat

b. Adanya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi yang sangat tinggi.

Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Ahli, Materi PPKn kelas 11 SMA

c. Perkembangan kehidupan kepartaian yang sangat besar.

d. Melaksanakan pemilihan umum secara demokrasi tahun 1955.

e. Masyarakat bisa merasakan hak-hak dasar tanpa dikurangi sedikitpun.

f. Adanya perolehan otonomi daerah yang cukup luas dengan asas desentralisasi.

“Pada masa sistem demokrasi parlementar, terdapat enam indikator ukuran pelaksanaan demokrasi yang salah satunya adanya pemilihan umum.”

3. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1959-1965

Adanya dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 menjadi awalan pembuka bagi masa demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin ini yaitu negara dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Berikut ini beberapa karakteristik utama dari perpolitikan di era demokrasi terpimpin, yaitu:

Baca Juga: Budaya Politik serta Unsur-Unsur dan Klasifikasinya dalam Masyarakat

a. Partai politik menjadi elemen penopang kekuatan antarlembaga.

b. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

c. Melemahnya hak dasar manusia dalam mengkritik dan memberi saran.

d. Berkurangnya kebebesan pers, dengan adanya pelarangan terbit bagi surat kabar dan majalah.

e. Setralisasi kekuasaan semakin dominan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

“Pada era demokrasi terpimpin ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap demokrasi karena kondisi Indonesia yang baru merdeka.”

4. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1965-1998

Terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai presiden menjadi awalan baru bagi era orde baru dengan memegang konsep demokrasi Pancasila.

Pemerintahan orde baru ini memiliki misi untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengahn murni dan konsekuen pada setiap aspek kehidupan masyarakat.

Pada masa orde baru ini kekuasaan presiden menjadi pusat dari proses politik di Indonesia dan lembaga kepresidenan menjadi kontrol bagi lembaga negara lain.

Berikut beberapa karakteristik demokrasi Pancasila pada masa orde baru, yaitu:

Baca Juga: Lembaga Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

a. Perpindahan kekuasaan eksekutif sangat langka terjadi.

b. Tertutupnya rekrutmen polik untuk mengisi pemerintahan.

c. Adanya persaingan tidak sehat dalam pemelihan umum yang dilaksanakan.

d. Melemahnya pelaksanaan hak dasar warga negara dan kebebasan berpendapat.

“Pada masa orde baru kebebasan berpendapat menjadi hal yang sulit terjadi karena ruang yang diberikan pemerintah sangat terbatas untuk berpendapat."

5. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1998 sampai Sekarang

Pada Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan dengan Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presiden.

Nah, pada pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Terdapat dua indikator pelaksanaan demokrasi yautu adanya ruang kebebasan bagi pers dan adanya sistem multipartai yang dilakukan pada pemilu 1999.

Dua hal tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya.

Pada era 1998 sampai sekarang atau disebut era reformasi, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila.

Baca Juga: Perkembangan Politik Republik Indonesia Serikat pada Masa Kemerdekaan

Pelaksanaannya berbeda dari masa orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer, yaitu di antaranya:

a. Pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis.

b. Adanya perpindahan kekuasaan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai pemerintah pusat.

c. Hak dasar rakyat terjamin dengan adanya kebebasan berpendapat.

Adjarian, itu tadi periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di negara Indonesia kita ini yang berkembang dari masa ke masa, ya. 

Sekarang, yuk, coba jawab pertanyaan berikut ini!