Dinamika Penerapan Pancasila di Kepemimpinan Soekarno, Materi PPKn Kelas IX Kurikulum Merdeka

Keduanya banyak dinilai sebagai pasangan pemimpin yang serasi, tetapi keduanya memiliki berbagai pandangan yang berbeda.

Puncak perbedaan pendapat tersebut terjadi saat Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November Tahun 1945.

Maklumat tersebut berisi penekanan bahwa penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila di Indonesia harus menggunakan banyak partai.

Sementara itu, Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia hanya perlu satu partai saja.

Namun, sistem dengan banyak partai atau multipartai akhirnya terlaksana pada pemilu 1955, tetapi hal ini membuat suasana politik tidak stabil.

Hingga Mohammad Hatta memilih untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Hal ini mengakhiri kisah Dwi Tunggal yang memimpin Indonesia.

Presiden Soekarno bertanggung jawab penuh atas penerapan Pancasila di Indonesia.

2. Agresi Militer Belanda

Setelah Proklamasi, Belanda kembali lagi ingin menguasai Indonesia secara de facto.

Hal ini dikarenakan, Belanda menganggap Indonesia secara de jure masih termasuk wilayah jajahan Belanda.

Baca Juga: Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari