Muatan Materi yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Muatan materi Peraturan Pemerintah berisi materi yang digunakan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden

Muatan materi Peraturan Presiden yang berisi tentang diperintahkan UU dan materi untuk melaksanakan PP.

Selain itu juga materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi berisi muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu juga tugas pembantu dan menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi muatan materi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda Kabupaten/Kota juga berisi muatan materi dalam tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka

"Muatan materi dalam perundang-undangan Indonesia berbeda-beda tergantung jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Nah, itulah muatan materi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, Adjarian.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X karya Abdul Waidl, dkk, Kemdikbudristek Tahun 2021.

Tonton video ini juga, yuk!