Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru

adjar.id - Era orde baru di Indonesia ditunjukkan dengan adanya pergantian presiden menjadi Soeharto.

Pada masa orde baru, sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila, Adjarian.

Visi utama dari demokrasi Pancasila di era orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di aspek kehidupan bernegara.

Awalnya, pemerintahan orde baru dianggap menjadi pencerah setelah keluar dari masa demokrasi terpimpin yang otoriter.

Soeharto yang naik sebagai presiden awalnya dikenal sebagai tokoh pemimpin yang diharapkan dapat membantu bangsa keluar dari keterpurukan.

Akan tetapi, pada akhirnya pola pemerintahan yang otoriter juga masih dominan di pemerintahan Indonesia masa orde baru.

Pemerintahan orde baru menempatkan presiden sebagai pusat dari kegiatan politik di Indonesia.

Nah, seperti apa pelaksanaan demokrasi Pancasila di era orde baru?

"Era orde baru melaksanakan sistem demokrasi Pancasila yang dimulai ketika Soeharto naik sebagai presiden menggantikan Soekarno."

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

1. Rekrutmen Politik Tertutup

Proses rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam pemerintahan negara.

Baca Juga: Ciri dan Prinsip Demokrasi Pancasila

Lembaga ini bisa berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Walaupun mengaku menjalankan konsep demokrasi sesuai Pancasila dan amanat UUD 1945, pemerintah orde baru menjalankan sistem rekrutmen politik tertutup.

Akan tetapi keanggotaan DPR masih dilakukan melalui pemilihan umum yang jumlahnya 400 orang.

Sementara jabatan tinggi negara diisi oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh lembaga kepresidenan.

2. Tidak Ada Rotasi Kekuasaan Eksekutif

Pada masa orde baru hampir tidak ada pergantian atau pergeseran kekuasaan di lembaga eksekutif negara Indonesia.

Akan tetapi pada jajaran yang lebih rendah tetap ada kemungkinan pergeseran kekuasaan, seperti gubernur, walikota/bupati, camat, sampai kepal desa.

Perubahan pada jabatan eksekutif bisa terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintah dasar atau esensial tetap berjalan.

3. Terkekangnya Pelaksanaan Hak Dasar Warga Negara

Jalannya politik Indonesia pada masa orde baru mempunyai keterkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Hal yang paling disoroti pada masa itu adalah kebebasan pers yang dicampuri oleh birokrasi pemerintah.

Baca Juga: Apa Karakter Utama Demokrasi Pancasila?

Kemudian dilakukan juga pembredelan surat kabar dan majalah yang menyinggung kasus pelanggaran hukum dan bisnis yang dilakukan pejabat negara.

Selain itu, suara rakyat juga mengalami pembungkaman dan banyak rakyat yang takut untuk berpendapat mengenai kebijakan pemerintah untuk negara.

Pada masa itu, orang-orang yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan mudah dicekal dan dihukum.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum

Selama masa orde baru, pemilihan umum dilaksanakan sebanyak tujuh kali setiap lima tahun sekali.

Akan tetapi, kualitas pelaksanaannya tidak memungkinkan munculnya persaingan sehat.

Sehingga, terjadi kecurangan dalam proses pengambilan suara rakyat yang tidak bebas dan independen dari intimidasi dan intervensi.

"Pelaksanaan demokrasi Pancasila di era orde baru, di antaranya rekrutmen politik tertutup, tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, terkekangnya pelaksanaan hak dasar warga negara, dan pelaksanaan pemilihan umum."

Nah, demikianlah gambaran pelaksanaan dari demokrasi Pancasila di Era Orde Baru di Indonesia.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Tonton juga video ini, yuk!