7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

adjar.id - Demokrasi liberal diberlakukan oleh Presiden Soekarno mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.

Pada masa demokrasi liberal tersebut, Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, Adjarian.

Yap, ada tujuh kabinet pada masa demokrasi liberal.

Ketujuh kabinet tersebut meliputi: Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo I, Kabinet Burhanudin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, dan Kabinet Djuanda.

Salah satu penyebab sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai.

7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)

Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir.

Saat itu, Natsir merupakan Perdana Menteri yang berperan aktif dalam menyatukan banyak partai dalam parlemen.

Meskipun begitu, terdapat partai politik yang berseberangan seperti PNI yang tidak berhasil ia rangkul.

PNI bahkan memberikan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Natsir.

Nah, oleh karena sebagian besar parlemen berpihak pada PNI, Natsir memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, Adjarian.

2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

Kabinet selanjutnya adalah Sukiman yang juga berasal dari Masyumi, sama dengan Natsir.

Baca Juga: Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

Masalah yang dihadapi pada kabinet ini kurang lebih sama dengan kabinet sebelumnya, yaitu PNI yang menentang beberapa kebijakan.

Akhirnya kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI.

O iya, PNI merupakan partai politik yang dibentuk oleh Soekarno.

Kabinet Sukiman pun akhirnya berakhir pada 23 Februari 1952.

3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

Kabinet Wilopo beranggotakan para pakar yang ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, kabinet ini sering disebut dengan zaken kabinet.

Tugas pokok Wilopo adalah menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante.

Namun, Kabinet Wilopo bubar sebelum Pemilu berhasil dilaksanakan.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955)

Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo I.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet yang saat itu berhasil melaksanakan Pemilu 1955.

Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis, Adjarian.

Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Dari hasil pemilu 1955, Ali Sastromijoyo kembali dipercaya menjadi Perdana Menteri.

Partai yang ia pimpin, yaitu PNI mendapat suara terbanyak.

Namun, Ali Sastroamijoyo terpaksa harus menyerahkan kembali mandatnya pada presiden.

Pada saat itu terjadi perpecahan pada tubuh kabinet, yakni antara PNI dan Masyumi.

7. Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959)

Kabinet terakhir adalah Kabinet Juanda.

Ada lima program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, yakni:

- Membentuk dewan

- Normalisasi keadaan Indonesia

- Membatalkan pelaksanaan KMB

- Memperjuangkan Irian Barat

- Melaksanakan pembangunan.

Baca Juga: Daftar Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Namun, permasalahan muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan.

Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya.

Nah, itulah tujuh kabinet pada masa demokrasi liberal, Adjarian.