Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Adjar.id – Indonesia sebagai negara mempunyai beragam jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, Adjarian.

Perundang-undangan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabatyang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis, lo.

Hal ini bisa dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, sosialisasi, atau forum-foroum seminat, diskusi, atau lokakarya.

Undang-undang sangat penting karena bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Yuk, kita cari tahu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berikut ini, Adjarian!

“UUD NRI Tahun 1945 memegang hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.”

Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman Tentang Perundang-undangan, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Jenis Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011, terdapat tujuh jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 ini memuat materi yang meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR ditetakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan MPR.

Ketetapan MPR memuat ketetapan MPR yang sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku.

Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan MPR No.1/MPR/2003.

Pada ketetapan MPR tersebut menjelaskan tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2022.

“Dalam UUD NRI Tahun 1945, memuat tentang jaminan hak asasi manusia, prinsip dan dasar negara, serta lain sebagainya.”

Baca Juga: Peraturan Perundang-undangan yang Menjamin Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang

Rancangan UU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

Hal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Sementara Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu adalah adalah peraturan perundang-udangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan yang memaksa.

Materi muatan yang harus diatur dalam UU berisi:

- Pengaturan lebih anjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

- Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU.

- Pengesahan perjanjian internasional tertentu.

- Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

O iya, materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.

“Yang berwenang dalam menetapkan UU adalah DPR bersama dengan Presiden negara.”

Baca Juga: Jawab Soal Jenis Hak dan Kewajiban Asasi yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah atau PP ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Materi muatan PP berisikan tentang materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

“Peraturan Presiden atau PP dibuat untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

6. Peraturan Daerah Provinsi

Rencana Peraturan Daerah atau Perda Privinsi yang sudah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

Hal ini dilakukan agar Rancangan Perda tersebut bisa ditetapkan menjadi Perda Provinsi.

Perda Provinsi berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menampuh kondisi khusus daerah.

Baca Juga: Materi TWK CPNS Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Selain itu juga terdapat penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten/Kota yang sudah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Waliki disampaikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Hal ini dilakukan agar Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut bisa ditetapkan menjadi Peda Kabupaten/Kota.

Materi muatan dari Perda Kabupaten/Kota ini sama dengan Perda Provinsi.

Nah, itu tadi Adjarian, jenis peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi tujuh jenis, salah satunya UUD NRI Tahun 1945.

Tonton juga video berikut ini, yuk!