Pengertian Otonomi Daerah dan Landasan Hukum Penerapannya

Tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai UU.

O iya, adapun yang dimaksud degan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Lalu, kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri yang didasari oleh aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Mengenal Definisi, Prinsip, dan Tujuan Otonomi Daerah di Indonesia

Landasan Hukum dalam Penerapan Otonomi Daerah

Berikut ini, beberapa peraturan perundang-undangan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, di antaranya:

1. UU No.1 Tahun 1945 mengenai Komite Nasional Daerah atau KND.

2. UU No.44 Tahun 1950 mengenai Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.

3. UU No.22 Tahun 1945 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah.

4. UU No.5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah.

“Otonomi daerah menjadi bentuk hak, kewajiban, tanggung jawab, serta wewenang badan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.”