adjar.id - Sistem demokrasi di dunia sangatlah bervariasi jenisnya, salah satunya demokrasi parlementer.
Indonesia sendiri pernah menganut sistem demokrasi parlementer, Adjarian.
Sistem demokrasi parlementer berlaku di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959.
Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh dua orang yang berbeda.
Perdana menteri bertugas menjalankan pemerintahan, sementara presiden atau raja bertugas menjadi kepala negara.
Penerapan demokrasi parlementer ini bisa memberikan peluang untuk partai-partai politik mendominasi pemerintahan.
Sehingga persatuan rakyat menjadi lebih menurun karena pemerintahan dipegang oleh partai.
Nah, berikut pengertian, kelebihan, dan kekurangan demokrasi parlementer.
"Dalam sistem demokrasi parlementer, perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen."
Pengertian Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan negara yang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh parlemennya.
Demokrasi parlementer juga bisa dikatakan sebagai sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen.
Baca Juga: Ciri Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer
Dalam sistem demokrasi parlementer, kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki posisi kedudukan yang berbeda.
Posisi kepala pemerintahan biasanya dipegang atau perdana menteri atau kanselir, sementara kepala negara dipegang oleh raja atau presiden.
Raja sendiri merupakan pemimpin yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun, sedangkan presiden jabatannya dipilih oleh rakyat.
O iya, demokrasi parlementer juga bisa menerapkan teori trias politika, baik melalui pembagian maupun pemisahan kekuasaan.
Negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi parlementer, di antaranya ada Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, dan India.
"Sistem demokrasi parlementer merupakan sistem demokrasi di mana parlemen mempunyai peran penting dalam pemerintahan."
Kelebihan Demokrasi Parlementer
Berikut ini beberapa kelebihan dari penerapan demokrasi parlementer:
1. Tanggung jawab, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan bisa lebih jelas.
2. Pembentukan kebijakan bisa dilakukan dengan cepat.
3. Parlemen mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga kabinet bekerja dengan berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan negara.
4. Menteri dalam kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam parlemen.
Baca Juga: Perkembangan Demokrasi Indonesia: Demokrasi Parlementer (1945-1959)
5. Jika terjadi masalah maka bisa cepat dirundingkan tanpa memakan waktu banyak.
"Salah satu kelebihan demokrasi parlementer adalah pembentukan kebijakan bisa dilakukan dengan cepat."
Kekurangan Demokrasi Parlementer
1. Periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai suara dari parlemen.
2. Jabatan kabinet tergantung dari dukungan parlemen.
3. Pelaksanaan pemilihan umum waktunya tidak pasti dan selalu berubah-ubah.
4. Parlemen menjadi wadah bagi proses kaderisasi para calon eksekutif.
5. Seringnya pergantian kabinet membuat kebijakan politik negara menjadi tidak stabil.
6. Parlemen bisa dikendalikan oleh kabinet jika anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.
7. Parlemen bisa mengangkat perdana menteri atau menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya.
"Kekurangan demokrasi parlementer, salah satunya adalah jabatan kabinet tergantung dari dukungan parlemen."
Nah, itulah pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari penerapan demokrasi parlementer, Adjarian.
Baca Juga: Ciri Demokrasi Parlementer
| Coba Jawab! |
| Kapan sistem demokrasi parlementer diterapkan pada pemerintahan Indonesia? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
Tonton video ini juga, yuk!