adjar.id - Indonesia adalah negara yang sangat besar. Hal ini tentu berpengaruh pada urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.
Adanya aturan ini tentu dilandasi dengan hukum yang kuat.
Adapun undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah UU Nomor 32 Tahun 2004.
Oleh karena sudah tidak relevan, undang-undang tersebut pun disempurnakan hingga akhirnya disahkan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam UU tersebut disebutkan pula pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga, Adjarian.
Coba kita simak selengkapnya tentang pembagian urusan pemerintahan di bawah ini, yuk!
"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga."
Pembagian Urusan Pemerintah
1. Urusan Pemerintahan Absolut
Baca Juga: 5 Prinsip dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seutuhnya.
Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan desentralisasi.
Penyelenggaraan urusan absolut ini dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat langsung, yaitu oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
Selain itu, urusan ini bisa juga dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah pusat atas asas dekonsentrasi.
Adapun ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat absolut tertuang di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:
- Pertahanan
- Agama
- Keamanan
- Yustisi
- Politik luar negeri
- Moneter dan fiskal nasional
Baca Juga: Bentuk Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Adapun urusan pemerintahan ini dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahanan wajib dan pilihan.
Sesuai dengan namanya, urusan pemerintahan wajib harus dilaksanakan oleh semua daerah. Hal ini mencakup pelayanan dasar dan nonpelayanan dasar.
Nah, cakupan urusan pemerintahan konkuren wajib adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sosial, tenaga kerja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan sebagainya.
Lalu, ada juga urusan pemerintahan konkuren pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Urusan Pemerintahan Umum
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Adapun ruang lingkup urusan pemerintahan umum tercantum di dalam Pasal 25 ayat (1), yaitu:
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
Baca Juga: 6 Fungsi Pengaturan Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
"Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu urusan absolut, konkuren, dan umum."
Adjarian, itulah penjelasan pembagian urusan pemerintahan.
| Coba Jawab! |
| Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut? |
| Petunjuk: Cek halaman 1 dan 2. |