5 Kekurangan Penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

By Jestica Anna, Sabtu, 5 November 2022 | 14:00 WIB
Penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia memiliki sejumlah kekurangan. (Unsplash)

adjar.id - Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia sejak diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Bukan hanya kelebihan saja, penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia juga memiliki sejumlah kekurangan.

Setelah sebelumnya kita membahas kelebihan demokrasi terpimpin, kali ini kita akan membahas kekurangannya.

Demokrasi terpimpin hadir untuk menggantikan sistem pemerintahan yang diterapkan sebelumnya, yaitu demokrasi parlementer.

Demokrasi parlementer dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan karena banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Kehadiran demokrasi terpimpin diharapkan dapat membuat harapan yang baru, tidak berlandaskan paham liberalisme, sosialis-nasional, komunisme, dan fasisme.

Namun pada kenyataannya, kekuasaan justru didominasi oleh presien, banyak penyimpangan yang terjadi.

Lantas, apa saja kekurangan demokrasi terpimpin?

Simak selengkapnya di bawah ini.

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

1. Adanya Sentralisasi Kekuasaan

Baca Juga: Apa Saja Kelebihan Demokrasi Terpimpin?

Pada masa diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat sepenuhnya.

Daerah-daerah tidak memiliki otonomi yang cukup untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tak hanya itu saja, partai politik juga tidak berkuasa, semua kekuasaan berada di tangan pemimpin, yaitu Presiden.

2. Peran Partai Politik yang Terbatas

Peran partai-partai politik sangat dibatasi pada era demokrasi di bawah Presiden Soekarno.

Partai politik hanya berfungsi sebagai pendukung kebijakan Presiden, seakan anggotanya tidak memiliki hak maju untuk menjabat.

Hal ini 180 derajat berkebalikan dengan sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu demokrasi parlementer.

Pada masa demokrasi parelemter, parlemen dan partai memiliki kekuasaan.

3. Lembaga Legislatif yang Semakin Melemah

Melemahnya lembaga legislatif disebabkan karena pembentukan DPR Gotong-Royong atau disebut dengan DPR-GR.

Hal ini lantaran DPR-GR merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan, anggotanya pun ditunjuk langsung oleh presiden, bukan dipilih.

Baca Juga: Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

4. Perselisihan Ideologi

Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Seokarno menerapkan ideologi bernama Nasakom.

Nasakom bertujuan untuk menyatukan elemen yang ada di dalam masyarakat.

Namun, hal ini justru menimbulkan perselisihan antarkelompok, seperti kalngan nasionalis, agamis, dan komunis.

Kesejahteraan masyarakat menurun, pertumpahan darah yang berisiko menyebabkan perpecahan pun semakin meningkat.

5. Sistem Kepartaian Partai Politik yang Tidak Jelas

Partai politik bukan dipersiapkan untuk saling mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan.

Pada masa itu, partai politik juga digunakan sebagai penopang tarik ulur antara kekuatan kepresidenan, Angkatan darat, dan PKI.

Nah, itulah kekurangan-kekurangan penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia, Adjarian.

Coba Jawab!
Kapan demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia?
Petunjuk: Cek halaman 1.