Jawab Soal Tabel 4.3 Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia, Buku PPKn Kelas 10 SMA

3. Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penulis	:	Rahwiku Mahanani
Editor	:	Rahwiku Mahanani

Landasan hukum