7 Prinsip Demokrasi Parlementer

adjar.id - Demokrasi parlementer termasuk salah satu jenis sistem demokrasi yang diterapkan di dunia, termasuk di Indonesia.

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada pada parlemen atau badan legislatif yang dipilih oleh rakyat.

Rakyat dalam demokrasi parlementer memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum.

Anggota parlemen yang berhasil menang dalam pemilihan umum inilah yang membentuk pemerintahan, Adjarian.

Biasanya kepala negara dalam demokrasi parlementer adalah seorang presiden seremonial atau monarki konstitusional yang perannya terbatas dalam pemerintahan.

Sementara kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri atau kepala kabinet.

Perdana menteri atau kepala kabinet ini dipilih oleh parlemen atau mayoritas partai politik di parlemen.

Nah, berikut prinsip demokrasi parlementer.

"Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat."

Prinsip Demokrasi Parlementer

1. Pemilihan Umum

Dalam demokrasi parlementer, prinsip pemilihan umum menekankan tentang pentingnya proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan terbuka.

Baca Juga: Sejarah dan Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer

Rakyat mempunyai hak untuk dapat memilih anggota parlemen dan partai politik yang akan mewakili mereka.

Pemilihan umum yang adil dan terbuka bisa menciptakan kesempatan yang sama terhadap semua warga negara agar ikut berpartisipasi dalam proses politik.

2. Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi parlementer menekankan pada kekuasaan politik yang berasal dari rakyat dan dijalankan atas nama rakyat.

Rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil mereka di parlemen melalui pemilihan umum.

Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk memberikan pengaruh dalam pembuatan keputusan politik melalui partisipasi aktif.

3. Pluralisme Politik

Prinsip pluralisme politik mencerminkan tentang kebebasan berpendapat dan keberagaman pandangan politik dalam demokrasi parlementer.

Beragam partai politik dengan agenda dan ideologi yang berbeda-beda mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil melalui pemilihan umum.

Pluralisme politik juga memastikan tentang representasi yang luas sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

4. Pengawasan Parlemen

Baca Juga: Demokrasi Parlementer: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan

Prinsip pengawasan parlemen dalam demokrasi parlementer menekankan pada peran parlemen dalam mengawasi pemerintah.

Parlemen mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

- Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap undang-undang.

- Memeriksa kebijakan pemerintah.

- Memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

5. Keterbukaan dan Transparansi

Demokrasi parlementer juga menekankan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Informasi publik harus dapat di akses secara mudah, proses politik harus dilakukan secara terbuka, dan kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab.

Tujuannya agar masyarakat bisa mengawasi dan memahami tindakan yang dilakukan pemerintah.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip ini menekankan bahwa demokrasi parlementer melindungi hak asasi manusia.

Baca Juga: Tata Kerja Sistem Demokrasi Parlementer

Hal ini diterapkan dengan adanya kebebasan pers, hak suara, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak lainnya.

Kesemuanya itu harus dapat dihormati dan dijamin keberadaannya oleh sistem pemerintah.

7. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

Prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dalam demokrasi parlementer menekankan pada tanggung jawab pemerintah terhadap parlemen dan rakyat.

Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada parlemen.

Selain itu, pemerintah juga harus menjawab pertanyaan dan kritikan serta menerima konsekuensi saat parlemen kehilangan kepercayaan.

"Prinsip demokrasi parlementer, yaitu pemilihan umum, kedaulatan rakyat, pluralisme politik, pengawasan parlemen, keterbukaan dan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang bertanggung jawab."

Nah, itulah prinsip-prinsip dalam demokrasi parlementer.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Tonton juga video ini, yuk!