Murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tinggal atas pada tahun 1950-an banyak sekali jumlahnya.
Sebagian besar dari mereka juga mengharapkan adanya beasiswa dari pemerintah.
Agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap provinsi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah fakultas di beberapa universitas yang sudah ada.
Untuk bisa memenuhi keinginan umat Islam, pemerintah mendirikan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN.
Sementara untuk murid-murid yang beragaman Katolik dan Kristen Protestan didirikan Sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari.
Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA di Indonesia mengalami perubahan.
Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Kesejahteraan Masyarakat dan Ilmu Administrasi.
Sedangkan di SMA dilakukan sistem penjurusan mulai kelas 2, jurusan ini terbagi menjadi kelas ilmu alam, sosial, dan budaya.
Pemerintah pada masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus bagi lulusan sekolah rakyat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Para lulusan ini dididik agar dapat keterampilan di kelas khusus yang ditempuh selama dua tahun.
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin
Penulis | : | Nabil Adlani |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR