Kewenangan Presiden Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan Menurut UUD 1945

Kewenangan Presiden Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan

Kewenangan dari presiden Indonesia sebagai kepala negara berdasarkan pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945).

2. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945).

3. Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2 UUD 1945).

4. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16 UUD 1945).

5. Mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat 2 UUD 1945).

6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).

7. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945).

8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945).

9. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1 UUD 1945).

10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3 UUD 1945).

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Presiden