4 Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

adjar.id - Demokrasi terpimpin adalah salah satu bentuk demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia.

Adapun periode berlakunya demokrasi terpimpin ialah mulai tahun 1959 hingga 1965.

Demokrasi terpimpin membawa sejumlah dampak bagi perkembangan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka.

Diterapkannya demokrasi terpimpin ini menjadi sebuah kebijakan baru untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer (liberal).

Rakyat Indonesia merasa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa.

Selain itu, penyimpangan demi penyimpangan pun juga banyak terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, presiden akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden sebagai tanda jatuhnya demokrasi parlementer dan diberlakukannya demokrasi terpimpin.

Pada akhirnya, pemberlakukan demokrasi terpimpin membawa berbagai dampak di berbagai aspek kehidupan.

Nah, berikut beberapa dampak positif demokrasi terpimpin.

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

1. Mencegah Krisis Ekonomi yang Berkepanjangan

Demokrasi terpimpin dapat mencegah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat membuat masyarakat Indonesia semakin mudah dipecah belah.

Baca Juga: Apa Tujuan Demokrasi Terpimpin?

Contohnya saja adanya konflik-konflik internal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, seperti perang Aceh dan konflik Ambon.

Selain itu, timbul juga masalah lain, seperti masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, isu-isu tersebut dapat diatasi dengan adanya demokrasi terpimpin.

Presiden memegang kendali atas negara, sehingga tidak terjadi bias antara satu lembaga dan lembaga lain.

2. Awal Pembentukan Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara di Indonesia mulai lahir saat demokasi terpimpin.

Contohnya saja seperti MPRS dan DPRS yang menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Kedua lembaga tersebut hingga kini masih berkembang menjadi MPR dan DPR.

3. Diberlakukannya UUD 1945

Seperti yang kita ketahui, pada masa pemerintahan demokrasi liberal, undang-undang yang berlaku adalah UUDS 1950.

Namun, rakyat Indonesia merasa UUDS 1950 dengan sistem liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno sudah tidak lagi menggunakan UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin dan kembali dengan UUD 1945.

4. Penguatan Negara

Setelah terbentuknya lembaga negara dan diberlakukannya kembali UUD 1945, bangsa Indonesia semakin stabil dan kuat.

Baca Juga: Apa Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin?

Presiden Soekarno dapat melakukan pembaharuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial.

Nah, itu tadi sejumlah dampak positif dari demokrasi terpimpin, Adjarian.