3 Upaya untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak

adjar.id - Upaya penanggulangan pelanggaran hak dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri.

Pemerintah dapat mengupayakan penanggulangan pelanggaran hak salah satunya dengan membentuk dan mengoptimalkan lembaga penegak hak selain lembaga tinggi.

Sementara itu, kita sebagai warga negara yang baik, dapat mengupayakan penanggulangan pelanggaran hak dengan meningkatkan kesadaran bernegara.

Sebenarnya, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak?

Pelanggaran hak terjadi akibat adanya pengingkaran kewajiban, Adjarian.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Nah, pengingkaran kewajiban harus dihindari jika tidak ingin timbul pelanggaran hak.

Berikut tiga upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak.

"Pelanggaran hak dapat terjadi akibat adanya pengingkaran kewajiban."

Baca Juga: Apa Saja Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban?

Upaya-Upaya Menanggulangi Pelanggaran Hak

1. Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah cara yang digunakan untuk menegakkan ketentuan hukum.

Dengan kata lain, supremasi hukum menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi.

Hal ini digunakan dalam rangka memberi perlindungan masyarakat yang bertempat tinggal di negara hukum.

Indonesia sendiri adalah negara hukum, Adjarian.

Ini artinya, seluruh penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia dilandasi dengan hukum, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Nah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat diatasi kalau hukum di negeri ini dapat ditegakkan.

"Supremasi hukum, optimalisasi peran lembaga, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat adalah tiga hal yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan pelanggaran hak."

Baca Juga: Faktor Internal Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

2. Optimalisasi Peran Lembaga

Selain supremasi hukum, optimalisasi peran lembaga selain lembaga tinggi juga dapat dilakukan supaya penegakan hak dan kewajiban dapat berjalan efektif.

Dalam hal ini, pemerintah sudah mengupayakan dengan membentuk dan menjalankan beberapa lembaga, di antaranya adalah:

- Komnas HAM yang berfungsi untuk melakukan penelitian, penyuluhan, dan mediasi masalah yang berkaitan dengan HAM.

- KPAI yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

- Komans Perempuan yang berfungsi untuk mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Masih ada lagi lembaga lainnya seperti KPK dan Ombudsman Republik Indonesia.

"Optimalisasi peran lembaga dapat dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa berjalan secara efektif."

3. Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Baca Juga: 18 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Ada juga cara sederhana untuk menegakkan hak di negeri ini, yakni dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran yang berkaitan dengan prinsip bernegara, termasuk dalam memahami hak dan kewajiban warga negara.

Nah, kesadaran bernegara ini dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Nah, Adjarian, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak.