Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Struktur dan Persyaratannya

adjar.id – Adjarian, terdapat struktur dan persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang ada di dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik.

Kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dari struktur dan persyaratannya yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA.

Tata kelola pemerintahan atau good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi.

Baca Juga: Jawab Soal Tabel 3.2 Mengenai Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Selain itu, adanya tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan untuk mencegah korupsi, baik secara administratif maupun politik.

Nah, terdapat struktur pemerintahan dan persyaratan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adjarian, kitra simak penjelasannya mengenai struktur dan persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik berikut ini, yuk!

“Tata kelola pemerintahan yang baik ada hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.”

Struktur Pemerintahan

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ada kaitannya dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal berikut, yaitu:

1. Hubungan antara Pemerintah dan Pasar

Hubungan antara pemerintah dan pasar, yaitu bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga agar sesuai dengan harga pasar.

Hal ini bertujuan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya yang tidak mahal.

2. Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat ini menyangkut hubungan pelayanan dan perlindungan yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya.

Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan

3. Hubungan antara Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi.

Bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu dalam pembangunan negara, baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitasnya.

4. Hubungan antara Pejabat yang Dipilih dan Pejabat yang Diangkat

Hubungan antara pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabar yang diangkat atau birokrat yaitu mengadakan pertemuan antar tokoh masyarakat, politisi, dan birokrat.

“Salah satu struktur pemerintahan yang mencakup tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya hubungan pemerintah dan rakyat.”

5. Hubungan antara Lembaga Pemerintah Daerah dan Penduduk

Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk, baik pedesaan atau perkotaan dengan memberikan izin tinggal.

Izin tinggal ini diberikan kepada penduduk pedesaan yang sedang bekerja di daerah perkotaan.

6. Hubungan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif

Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dilakukan dalam hal pembahasan rancangan undang-undang atau RUU.

7. Hubungan Pemerintah Nasional dan Lembaga Internasional

Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional yaitu dengan menjalin kerja sama pada segala bidang kehidupan demi kemajuan bangsa.

Baca Juga: Jawab Soal Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Persyaratan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berikut ini beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Efisiensi

Dalam suatu pemerintahan harus mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor-sektor publik.

Hal ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara.

Selain itu, juga dengan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.

“Efisiensi merupakan persyarakatan yang harus dipenuhi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.”

2. Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas publik, di mana sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hal ini harus dilakukan karena pemerintah dipilih oleh rakyat jadi tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.

3. Perangkat Hukum

Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

Baca Juga: Makna Demokrasi dan Klasifikasinya dalam Pemerintahan

4. Akses Masyarakat

Adanya jaminan akses masyarakat yang dijamin oleh sistem informasi terhap kebijakan atau informasi yang sumbernya dari pemerintahan maupun elemen swasta.

5. Transparansi

Adanya sebuah transparansi dalam pembuatan kebijakan dan juga penerapannya dalam kehidupan.

Hal ini dilakukaan agar hak masyarakat untuk mengetahui keputusan yang dibuat pemerintah bisa terjamin.

Nah, itulah tadi struktur dan persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik yang di mana salah satunya adalah akuntabilitas, Adjarian.

Sekarang, yuk, coba jawab pertanyaan berikut ini!