Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan berlaku sesuai dengan hierarkinya.
Selain itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Di bawah ini merupakan peraturan perundang-undangan selain yang tertera di atas dan mencakup peraturan yang ditetapkan, yaitu:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Yudisial
- Bank Indonesia
Baca Juga: 5 Contoh Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
- Menteri
- Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- Gubernur, bupati/wali kota, kepala desa atau yang setingkat.
"Menurut hierarkinya, UUD menempati posisi paling tinggi dalam perundang-undangan di Indonesia."
Itulah informasi tentang hubungan antara perundang-undangan di Indonesia.
| Coba Jawab! |
| Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan? |
| Petunjuk: Cek di halaman 1. |
Tonton video ini, yuk!