-> Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
-> Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
-> Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
-> Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum, ada 13 peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku terkait pelaksanaan otonomi daerah."
Itu dia landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia.
| Coba Jawab! |
| Apa pengertian otonomi daerah menurut C.J. Franseen? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
Tonton video ini juga, yuk!