Sistem Pemerintahan dan Ekonomi Keuangan pada Masa Demokrasi Terpimpin

By Nabil Adlani, Selasa, 4 Juli 2023 | 19:00 WIB
Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (Dok. Kemdikbud)

adjar.id - Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin.

Sistem demokrasi terpimpin ini dilaksanakan setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959 hingga 1965.

Sistem ini diusulkan oleh presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, setelah mengganti sistem demokrasi parlementer yang dianut pada awal kemerdekaan.

Nah, demokrasi terpimpin didasarkan pada konsep Pancasila yang dianggap sebagai ideologi negara, Adjarian.

Ir. Soekarno mengusulkan agar negara Indonesia mengadopsi sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dengan pemerintahan yang terpusat dan kuat.

Harapannya agar Indonesia dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta mempercepat pembangunan nasional.

Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi terpimpin menjadi semacam sistem otoriter dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada presiden.

O iya, karakteristik utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian di Indonesia dengan membentuk DPR-GR.

Yuk, kita cari tahu lebih banyak tentang sistem pemerintahan dan ekonomi keuangan pada masa demokrasi terpimpin!

"Demokrasi terpimpin di Indonesia adalah periode pemerintahan yang memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi."

Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Tujuan dan Ciri-Ciri

Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan membentuk berbagai lembaga, yaitu:

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 Tahun 1959.

DPAS ini bertugas untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari presiden dan juga mengajukan usulan kepada pemerintah.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

MPRS diketuai oleh Chaerul Saleh yang beranggotakan 281 orang dari anggota DPR-GR, 94 utusan daerah, dan 200 wakil dari Golongan Karya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dibentuk setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959.

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang terdiri dari 153 wakil partai politik dan 130 wakil golongan.

Tugas dari DPRG-GR adalah sebagai dewan pembantu presiden sesuai dengan bidang-bidangnya.

Baca Juga: Kehidupan Masyarakat Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin dalam Berbagai Aspek

4. Kabinet Karya

Kabinet karya dibentuk setelah selesainya kabinet Djuanda.

Tugas kabinet karya ini, yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, menstabilkan keamanan negara, dan berjuang memperebutkan Irian Barat.

5. Front Nasional

Fornt Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959.

Tugas dari Front Nasional ini, yaitu untuk memperjuangkan cita-cita pembangunan, proklamasi, dan cita-cita dalam UUD 1945.

"Lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin, yaitu DPAS, MPRS, DPR-GR, kabinet karya, dan Front Nasional."

Sistem Ekonomi Keuangan Demokrasi Terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi keuangan, yaitu:

- Mempermudah lalu lintas keuangan dengan membentuk Bank Tunggal Milik Negara yang merupakan hal peleburan dari beberapa bank.

- Memperjualbelikan hasil bumi agar bisa mendapatkan devisa atau valuta asing agar dapat membeli barang-barang kebutuhan yang belum ada di dalam negeri.

- Melakukan penghematan terbagi instansi pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja negara.

Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Sejarah dan Ciri-Ciri

"Salah satu upaya perbaiki sistem ekonomi keuangan adalah dengan mempermudah lalu lintas keuangan dengan membentuk Bank Tunggal Milik Negara."

Nah, itulah penjelasan tentang sistem politik dan ekonomi keuangan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia.

Coba Jawab!
Sejak kapan sistem demokrasi terpimpin diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia?
Petunjuk: Cek halaman 1.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Yuk, tonton video berikut!