Jawab Soal Uji Kompetensi Bab 1 tentang Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

By Nabil Adlani, Senin, 3 Juli 2023 | 08:00 WIB
Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara digunakan juga nilai-nilai Pancasila. (unsplash/Dino Januarsa)

adjar.id - Indonesia merupakan negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 edisi revisi 2015 terdapat soal Uji Kompetensi Bab 1 di halaman 30.

Pada soal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Nah, kali ini kita akan membahas soal tersebut yang bisa menjadi referensi, Adjarian.

Pemerintahan negara merupakan suatu sistem dan proses yang melibatkan otoritas dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam mengelola urusan negara.

Pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak dan kepentingan warga negara, serta memfasilitasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan negara melibatkan struktur dan mekanisme yang terorganisir.

Sehingga pemerintah negara dapat membuat keputusan, mengatur sumber daya, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sekarang simak pembahasan soal Uji Kompetensi Bab 1 tentang nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara berikut ini, yuk!

Uji Kompetensi Bab 1 tentang Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

Baca Juga: Jawab Soal Karakter atau Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Jawaban: Jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, yaitu:

- Kekuasaan legislatif merupakan kekuasan untuk membentuk dan membuat undang-undang.

- Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili berbagai pelanggaran undang-undang.

- Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang.

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban: Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, di antaranya:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat.

- Presiden tidak lagi dipilih oleh negara tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

- Presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR, sehingga presiden sekarang bertanggung jawab terhadap rakyat.

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

Baca Juga: Contoh Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Jawab: Pembagian kekuasaan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan fungsinya, yaitu bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang didasari atas tingakatannya dalam pemerintahan.

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

Jawab: Kementerian negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dipimpin oleh seorang menteri.

Tugas dari kementerian negara adalah untuk membantu dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden negara.

Setiap kementerian negara diberikan tugas yang berbeda-beda tergantung bidang kementerian masing-masing.

Ada juga beberapa kementerian koordinator yang tugasnya sebagai penanggungjawab dari beberapa kementerian yang bergerak dalam urusan pemerintahan yang sama.

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

Jawaban: Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah adalah untuk mempermudah pemerintah pusat dalam pemajuan wilayah.

Selain itu pemerintah daerah membantu dalam proses pembangunan daerah dan pemerataan nasional.

Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman tentang Nilai-Nilai Pancasila, PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Hal-hal seperti ini disebut juga dengan sistem otonomi daerah yang juga diterapkan di Indonesia.

Nah, itu tadi Adjarian, pembahasan soal Uji Kompetensi Bab 1 tentang nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi 2015.

Tonton video ini juga, yuk!