adjar.id - Dekrit Presiden tahun 1959 merupakan awal dimulainya masa demokrasi terpimpin di Indonesia.
Masa demokrasi terpimpin ini membuat seluruh keputusan pemerintah dipegang dan berpusat pada kepala negara.
Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari 5 Juli 1959 ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden sampai tahun 1965.
Perubahan ini terjadi karena Soekarno menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Secara umum, kepribadian Indonesia sendiri lebih menjiwai semangat gotong royong dan kekeluargaan, Adjarian.
O iya, karakteristik utama sistem demokrasi terpimpin adalah adanya penggabungan sistem kepartaian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR.
Hal ini membuat peranan dari lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sangat lemah, termasuk juga hak asasi manusia.
Masa demokrasi terpimpin ini menjadi sentralisasi kekuasan yang semakin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Selain itu, demokrasi terpimpin juga menjadi puncak dari semangat anti-kebebasan pers.
Berikut tujuan dan sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin.
"Penerapan demokrasi terpimpin dilakukan untuk menggantikan demokrasi parlemen dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959."
Baca Juga: Mengenal Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Tujuan Demokrasi Terpimpin
Tujuan diterapkannya sistem demokrasi terpimpin adalah untuk membenahi ketidakstabilan pada masa demokrasi parlementer, sehingga stabilitas politik nasional bisa kembali seperti awal.
Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut Presiden Soekarno membuat dirinya sebagai pusat dari penyelenggaraan negara Indonesia.
Dengan menjadikan dirinya sebagai pusat penyelenggaraan negara, Soekarno yakin hal tersebut bisa membuat politik nasional stabil.
Selain itu tujuan demokrasi terpimpin lainnya meliputi:
1. Melaksanakan garis-garis besar haluan negara atau GBHN.
2. Mencapai masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Akan tetapi, dalam praktiknya demokrasi terpimpin ini malah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal ini karena presiden menjadi lebih bersifat otoriter karena bertindak sebagai pemimpin sekaligus penentu dalam berbagai pengambilan keputusan.
"Tujuan demokrasi terpimpin salah satunya untuk mengembalikan stabilitas politik nasional setelah masa demokrasi parlementer."
Sistem Perintahan Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, dibentuk berbagai lembaga dalam sistem pemerintahan.
Berikut lembaga-lembaga yang muncul pada masa demokrasi terpimpin:
Baca Juga: Apa Saja Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin?
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Anggota MPRS ini terdiri atas 281 anggota DPR Gotong Royong, 200 wakil golongan karya, dan 94 perwakilan dari daerah.
2. Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS ditetapkan dari Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959.
Tugas dari DPAS, yaitu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Dekrit Presiden 1959 juga menghasilkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR.
Anggota dari DPR-GR ini berjumlah 283 orang yang terdiri dari 130 wakil golongan dan 153 wakil dari partai politik.
Tugas DPR-GA sendiri adalah sebagai dewan pembantu bagi presiden berdasarkan bidang-bidangnya.
4. Kabinet Karya
Baca Juga: 4 Dampak Positif Demokrasi Terpimpin
Kabinet Karya dibentuk setelah selesainya Kabinet Djuanda.
Tugas dari kabinet ini, yaitu untuk menstabilkan keamanan, berjuang merebut Irian Barat, dan memperbaiki keadaan ekonomi.
5. Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959.
Tugas dari Front Nasional ialah untuk memperjuangkan pembangunan, cita-cita proklamasi, dan cita-cita UUD 1945.
"Sistem pemerintahan masa demokrasi terpimpin diisi oleh berbagai lembaga, seperti MPRS, DPAS, DPR-GR, Kabinet Karya, dan Front Nasional."
Itu tadi tujuan dan sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin.
| Coba Jawab! |
| Apa tujuan penerapan demokrasi terpimpin? |
| Petunjuk: Cek halaman 2. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.
Tonton video ini juga, yuk!