Karakteristik Demokrasi Pancasila pada Periode 1965-1998

By Nabil Adlani, Rabu, 14 September 2022 | 10:30 WIB
Terdapat empat poin penting karakteristik demokrasi Pancasila pada periode 1965-1998. (Adjar.id/NA)

Misalnya gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa saja yang dilakukan rotasi kekuasaan.

Untuk di tingkat yang lebih tinggi, rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.

2. Rekrutmen Politik Bersifat Tertutup

Rekrutmen politik pada era ini bersifat tertutup.

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan di dalam penyelanggaraan pemerintah negara, baik lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang memenuhi syarat dan mampu memiliku peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik.

Akan tetapi, pada era ini, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang dilipih melalui pemelihan umum.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada era 1965-1998 dilaksanakan sebanyak enam kali dengan frekuensi yang teratus setiap lima tahun sekali.

Akan tetapi, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat.

“Rekrutmen politik yang terjadi pada era tahun 1965-1998 berlangsung secara tertutup.”

Baca Juga: Jenis-Jenis Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi