Apa Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?

ajdar.id - Apakah Adjarian tahu perbedaan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konsitusi (MK)?

MA dan MK adalah lembaga negara sama-sama memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Meskipun MA dan MK bersama-sama memiliki keududukan sebagai lembaga negara, tetapi keduanya memiliki perbedaan.

Perbedaan tersebut bisa dilihat dari upaya hukum, tugas, dan kewenangan.

Berikut penjelasan mengenai perbedaan MA dan MK.

Simak, yuk!

Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baca Juga: Lembaga Negara: Mahkamah Konstitusi (MK)

Selain itu, MA juga memegang kekuasaaan kehakiman yang bekerja sama dengan MK.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A, berikut tugas dan wewenang MA.

• Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
• Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
• Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
• Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
• Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang masuk dalam sistem ketatangeraan Indonesia yang megang kekuasaan kehakiman bersama dengan MA.

Baca Juga: Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi, Materi TWK SKD CPNS

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berikut tugas dan wewenang MK.

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
• Memutus pembubaran partai politik.
• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.

Nah, itulah penjelasan mengenai perbedaan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Adjarian.

Tonton video ini, yuk!