adjar.id – Adjarian sudah tahu kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia?
Sistem pemerintahan negara dalam kehidupan bernegara menjadi dasar bagi hak dan tugas para pejabat negara.
Sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri atas berbagai kompenen yang saling bergantung antarsatu dengan lainnya.
Sistem pemerintahan negara sendiri dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang dasar, termasuk juga di Indonesia.
Baca Juga: Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia
Dalam materi TWK pada tes CPNS, terdapat materi mengenai tujuh kunci pokok dari sistem pemerintahan Indonesia.
Sistem pemerintahan Indonesia sendiri tertulis di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Nah, pada pelaksanaannya sistem pemerintahan Indonesia tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.
Yuk, kita cari tahu tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia!
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Sistem pemerintahan Indonesia tertulis dalam pasal 1 ayat 1 dalam UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.
Nah, sistem tata negara Indonesia sangat berbeda dari sistem negara lain, Adjarian.
Adanya latar belakang kebudayaan Indonesia yang beragam dan persatuan atas Pancasila membuat sistem negara Indonesia berbeda.
Pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem pemerintahan Indonesia adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara.
Baca Juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Hal ini juga dituliskan di dalam UUD 1945 pada pasal 4 ayat 1 tentang presiden sebagai pemimpin pemerintahan negara Indonesia.
Nah, presiden sendiri dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
O iya, untuk mengawasi kinerja dari presiden, ada lembaga negara yang bertugas sebagai pengawas, yaitu MPR dan DPR.
Kunci Pokok Sistem pemerintahan Indonesia
Berikut ini tujuh pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu:
1. Berlandaskan Hukum
Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3.
Hal ini membuat sistem pemerintahan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan konstitusi negara.
2. Sistem Konstitusional
Sistem konstitusional adalah sistem yang mengatur tata cara pemerintahan, peraturan pemerintahan, dan kehidupan masyarakat sesuai konstitusi yang berlaku.
O iya, di dalam konstitusi ini juga terdapat hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Baca Juga: Jawab Soal Tabel 3.2 Mengenai Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
3. Presiden Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Bawah MPR
Dalam sistem negara Indonesia, presiden memegang kekuasaan tertinggi menurut UUD 1945 pasal 4.
Presiden sendiri melaksanakan pemerintahan negara sesuai dengan mandat dari rakyat yang memilihnya dalam pemelihan umum.
4. Kekuasaan Tertinggi di Tangan Rakyat
Rakyat memegang kekuasan tertinggi pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang pelaksanaannya diwakilkan oleh perwakilan rakyat.
Perwakilan rakyat inilah yang berperan di parlemen untuk mengawasi kinerja presiden yang mendapat mandat dari rakyat sebagai pemimpin negara.
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab terhadap DPR
Adanya fungsi check and balace antarlembaga negara di Indonesia membuat presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR.
DPR dan presiden adalah lembaga eksekutif dan legislatif negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan
6. Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden
Tugas seorang presiden dalam sistem pemerintahan dibantu oleh menteri negara sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara.
Nah, menteri negara ini tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, karena menteri negara mendapat mandat langsung dari presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Berbatas
Kekuasaan kepala negara ialah presiden tidak mempunyai kekuasan penuh atau absolut.
Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden jika salah atau melanggar hukum yang berlaku dan bisa diberhentikan sesuai aturan dalam konstitusi negara.
Nah, itulah tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya adalah Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, Adjarian.
Tonton video ini juga, yuk!