4. Kekuasaan Tertinggi di Tangan Rakyat
Rakyat memegang kekuasan tertinggi pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang pelaksanaannya diwakilkan oleh perwakilan rakyat.
Perwakilan rakyat inilah yang berperan di parlemen untuk mengawasi kinerja presiden yang mendapat mandat dari rakyat sebagai pemimpin negara.
5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab terhadap DPR
Adanya fungsi check and balace antarlembaga negara di Indonesia membuat presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR.
DPR dan presiden adalah lembaga eksekutif dan legislatif negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan
6. Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden
Tugas seorang presiden dalam sistem pemerintahan dibantu oleh menteri negara sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara.
Nah, menteri negara ini tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, karena menteri negara mendapat mandat langsung dari presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Berbatas
Kekuasaan kepala negara ialah presiden tidak mempunyai kekuasan penuh atau absolut.
Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden jika salah atau melanggar hukum yang berlaku dan bisa diberhentikan sesuai aturan dalam konstitusi negara.
Nah, itulah tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya adalah Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, Adjarian.
Tonton video ini juga, yuk!