1 Tahun yang lalu - Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dua hal yang saling berhubungan. Berikut pembahasan soal Uji Pemahaman tentang UUD NRI Tahun 1945.
1 Tahun yang lalu - Amendemen UUD NRI dilakukan melalui sidang MPR pada tahun 1999-2002. Berikut adalah tahap dan hasil amendemen UUD NRI Tahun 1945.
1 Tahun yang lalu - Proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan tahap terakhir menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis.
1 Tahun yang lalu - Perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati beberapa tahap, yaitu sidang pertama BPUPKI dan sidang kedua BPUPKI.
1 Tahun yang lalu - Dasar hukum tertulis di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 yang dibuat berdasarkan dasar negara Pancasila.
2 Tahun yang lalu - Berikut pembahasan soal uji kompetensi seputar materi norma dan UUD NRI tahun 1945 di dalam buku PPKn Kurikulum Merdeka kelas VII, halaman 42.
2 Tahun yang lalu - Perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berikut pembahasan soal Uji Pemahaman halaman 118.
2 Tahun yang lalu - Setiap negara memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Berikut jawab soal Uji Pemahaman tentang konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945.
2 Tahun yang lalu - Setiap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Berikut Jawaban soal Aktivitas Belajar.
2 Tahun yang lalu - Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasarn hukum melalui UUD NRI Tahun 1945. Berikut hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2 Tahun yang lalu - Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Berikut contoh soal dan jawaban seputar negara hukum, materi PPKn.
2 Tahun yang lalu - Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak empat kali. Berikut penjelasan materi amandemen UUD NRI Tahun 1945.
2 Tahun yang lalu - Sebelum disahkan, UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 melalui proses perumusan cukup panjang. Berikut penjelasan selengkapnya.
2 Tahun yang lalu - Ada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Tahun 1945.
