adjar.id - UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum tertulis di Indonesia.
Sebagai sumber hukum tertulis UUD NRI Tahun 1945 merupakan acuan dalam pembuatan aturan atau undang-undang di Indonesia, Adjarian.
Namun, untuk resmi menjadi landasan sumber hukum tertulis, UUD NRI Tahun 1945 perlu disahkan terlebih dahulu.
Proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan setelah proses perumusan telah selesai, yaitu pada tanggal 16 Juli 1945 pada sidang BPUPKI.
Nah, lalu bagaimana proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945?
Berikut proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945.
Kita simak bersama, yuk!
"Proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945 dimulai setelah proses perumusan selesai pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945."
Setelah proses perumusan selesai pada sidang BPUPKI tanggal 16 1945, panitia BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI.
Mulai saat itu proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945 dimulai, berikut adalah hal-hal terkait proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945:
1. Sidang pertama PPKI dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:
Baca Juga: Proses Perumusan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPkn Kelas VII Kurikulum Merdeka
Penulis | : | Mumtahanah Kurniawati |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR