Jawab Soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: Menganalisis Produk Perundang-undangan, PPKn Kelas X

adjar.id - Pada artikel ini kita akan membahas soal dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X.

Soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" terdapat pada buku PPKn kelas X halaman 118.

Nah, soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" terdiri atas tiga pertanyaan yang berbentuk esai.

Sebelum membahas soal ini kita dapat mempelajari tentang materi Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" di halaman 111.

Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" mempelajari tentang isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lain adalah tidak boleh saling bertentangan.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Jika sila pertama Pancasila menyebutkan "Ketuhanan yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan kebebasan beragama.

Maka, undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus merujuk terhadap pasal atau ayat yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Untuk mengetahui pembahasan soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" materi PPKn kelas X, simak informasi di bawah ini.

Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman Unit 6 Bagian 2: Hubungan Antar Perundang-undangan, PPKn Kelas X

Pembahasan Soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2

kemdikbud.go.id

(tangkapan layar) Pembahasan soal Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: 'Menganalisis Produk Perundang-undangan' materi PPKn kelas X.

Uji Pemahaman

a. Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?

Jawaban: Ya, saya pernah menemukan bunyi pasal ataupun bunyi ayat dalam perundang-undangan di tingkat daerah atau nasional yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan yang ada di atasnya.

Salah satu pasal yang tidak sesuai dengan UUD 1945 adalah Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja mengatur tentang pemberian pesangon dengan jumlah yang terbilang rendah, sehingga menurut saya masih perlu dikaji kembali.

Pasal tersebut terindikasi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J yang berhubungan dengan keadilan sosial.

Tentunya pembayaran pesangon yang sangat rendah (bahkan penghapusan jika perusahaan mengalami pailit) akan mencederai prinsip dari keadilan sosial.

Hal itu berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon sebagai dampak dari adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sebutkan 1 pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Tulislah analisis kalian, terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman Unit 4 Bab 2 'Membuat Kesepakatan Bersama', PPKn Kelas X

Jawaban: Pasal yang pernah saya baca adalah Pasal 4 Ayat 1 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 4 Ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi, yaitu "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Pasal dalam undang-undang tersebut sesuai dengan isi dengan UUD 1945, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Undang-undang yang tersebut merupakan undang-undang yang membahas dan mengatur tentang pendidikan.

Dari kedua UU tersebut dapat dipahami bahwa mendapatkan pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak yang harus didapatkan oleh semua warga negara Indonesia.

Semua warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaannya.

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi semua orang untuk mengembangkan kemampuan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan yang didapatkan juga menjadi salah satu kunci bagi seseorang agar dapat meraih kesuksesan.

c. Apa yang kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya?

Jawaban: Jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya, maka saya akan memberikan kritik kepada pihak yang berwenang dengan cara yang sopan.

Saya akan memberitahu dan menjelaskan bahwa norma perundang-undangan tersebut tidak sesuai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya.

Baca Juga: Jawab Soal Uji Pemahaman Unit 5 Bagian 2: Produk dan Hierarki Perundang-undangan, PPKn Kelas X

Pembahasan soal di atas dapat dijadikan referensi jawaban Uji Pemahaman Unit 7 Bagian 2: "Menganalisis Produk Perundang-undangan" materi PPKn kelas X halaman 118.

Tonton video ini, yuk!