4 Kekuatan Infrastruktur Politik di Indonesia, Materi PPKn Kelas X

adjar.id - Dalam politik ada yang disebut infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang infrastruktur politik.

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif.

Kelompok-kelompok ini dapat berperan secara aktif menjadi pelaku politik tidak formal.

Peran tersebut berkaitan dengan pembentukan kebijakan negara.

Di Indonesia sendiri infrastruktur politik meliputi seluruh kebutuhan keperluan politik untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Nah, kekuatan infrastruktur terdiri atas organisasi-organisasi yang tidak masuk dalam birokrasi pemerintahan.

Ada beberapa kekuatan infrastruktur politik di Indonesia.

Berikut macam-macam kekuatan infrastruktur politik di Indonesia.

Yuk, simak!

"Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif menjadi pelaku politik tidak formal."

Baca Juga: 5 Perbedaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik

Kekuatan Infrastruktur Politik di Indonesia

1. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh masyarakat tanpa paksaan.

Ada beberapa faktor yang mendorong pendirian partai politik, yaitu:

- Adanya persamaan kepentingan.

- Adanya persamaan cita-cita politik.

- Adanya persamaan keyakinan agama.

2. Kelompok Kepentingan atau Interest group

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang berkepentingan atas kebijakan politik negara.

Kelompok kepentingan sering bekerja sama dengan partai politik untuk mewujudkan tujuannya.

Caranya dengan mengeluarkan dana dan tenaga untuk dapat melakukan tindakan politik.

Contoh kelompok kepentingan, yaitu:

Baca Juga: Apa Saja Lembaga Infrastruktur Politik di Indonesia?

- Elite politik.

- Pembayar pajak.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

3. Kelompok Penekan atau Pressure group

Kelompok penekan adalah kelompok yang mempunyai tujuan untuk mengupayakan keputusan politik yang dikeluarkan pemerintah.

Alasannya, karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.

Kelompok penekan melakukan aksi tersebut dengan berbagai cara, misalnya:

- Berdemonstrasi.

- Melakukan aksi mogok.

4. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik.

Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 10 SMA, Peranan Organisasi Infrastruktur Politik

Artinya, media komunikasi politik terlibat dalam proses penyampaian informasi politik secara tidak langsung.

Contoh media komunikasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik.

Media cetak contohnya, seperti koran, majalah, dan tabloid.

Lalu, media elektronik contohnya, seperti televisi dan radio.

"Empat kekuatan infrastruktur politik di Indonesia, yaitu partai politik, kelompok berkepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik."

Nah, itulah kekuatan-kekuatan dalam infrastruktur politik di Indonesia.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Kelas X Karya Tolib, dkk, Kemdikbud.

Tonton video ini juga, yuk!