Tata Kerja yang Menunjukkan Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK

Selain itu, dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.

2. Pemberhentian Presiden

Salah satu fungsi DPR adalah mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Jika DPR berpendapat bahwa Presiden telah melanggar UUD NRI Tahun 1945, DPR bisa mengeluarkan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.

Nah, di sinilah DPR berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk dapat mengeluarkan usul tersebut, DPR harus melibatkan MK untuk memeriksa dan mengadilinya.

3. Tiga Anggota MK diajukan DPR

DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan tiga anggota MK.

Sementara itu, MK juga berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.

"Tata kerja yang menghubungkan hubungan DPR, Presiden, DPD, dan MK, yaitu penetapan undang-undang, pemberhentian presiden, dan pengajuan anggota MK."

Itulah tata kerja yang menghubungkan lembaga negara DPR, Presiden, DPD, dan MK.

Baca Juga: Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII Karya Salikun, dkk., Kemdikbud.

Tonton video ini juga, yuk!