Batang tubuh tersebut meliputi ciri esensial berupa aturan tentang lembaga negara, identitas negara, warga negara, ekonomi kerakyatan, HAM, dan lainnya.
3. Aturan Peralihan
Aturan peralihan memberikan peraturan pemerintah agar proses penyesuaian amandemen UUD 1945 bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Aturan-aturan tersebut meliputi:
- Pasal I melegitimasi UU yang berlaku sebelum amandemen konstitusi sampai tetap berlaku hingga UU pengganti yang sesuai dengan konstitusi disahkan.
- Pasal II memberikan legitimasi kepada lembaga yang telah lampau setelah amandemen untuk terus beroperasi selama aturan baru dilaksanakan.
Hal ini dilakukan sejak amandemen konstitusi sampai nanti terbentuknya lembaga baru.
- Pasal III memberikan legitimasi bagi MA untuk menjalankan fungsi MK sebelum lembaga itu terbentuk.
4. Aturan Tambahan
Aturan tambahan berisi tentang ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu ditambahkan dengan peraturan pokok atau peraturan peralihan.
Aturan tambahan tersebut meliputi:
Baca Juga: Konsep dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka
- Pasal I mewajibkan MPR untuk merevisi peraturan MPR dan MPRS sebelum adanya Sidang Umum berikutnya di tahun 2003.
- Pasal II menjelaskan bahwa UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
"Struktur UUD 1945 setelah amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan."
Nah, itu tadi struktur Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 setelah proses amandemen.
Coba Jawab! |
Apa yang dimaksud dengan UUD 1945? |
Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X karya Abdul Waidl, dkk, Kemdikbudristek Tahun 2021.
Tonton video ini juga, yuk!
Penulis | : | Nabil Adlani |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR