6 Aspek Demokrasi Parlementer

adjar.id - Sistem demokrasi terbagi menjadi beragam jenis, salah satunya demokrasi parlementer.

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya ada pada parlemen atau badan legislatif yang dipilih oleh rakyat.

Demokrasi parlementer bisa juga diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada pemerintah yang dipilih oleh parlemen.

Dalam sistem demokrasi parlementer, parlemen memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan politik dan mengawasi pemerintahan.

Nah, warga negara dalam demokrasi parlementer memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum, Adjarian.

Anggota parlemen inilah yang kemudian membentuk pemerintahan dengan memilih atau menunjuk seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Perdana menteri biasanya berasal dari partai politik mayoritas di parlemen atau membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Yuk, kita simak aspek demokrasi parlementer berikut ini!

"Demokrasi parlementer umumnya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif."

Aspek Demokrasi Parlementer

Berikut beberapa aspek yang terdapat dalam demokrasi parlementer, yaitu:

Baca Juga: Sejarah dan Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer

1. Kepala Pemerintahan

Kepala pemerintahan dalam demokrasi parlementer adalah seorang perdana menteri atau kepala kabinet.

Perdana menteri ini dipilih oleh parlemen atau partai politik yang mayoritas ada di parlemen.

Perdana menteri ini bertugas untuk memimpin permerintahan, mengembangkan kebijakan, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang dibuat parlemen.

2. Parlemen yang Kuat

Parlemen dalam demokrasi parlementer memiliki peran yang sentral.

Parlemen ada badan legislatif yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan secara demokratis.

Wewenang dari parlemen, yaitu mengawasi pemerintahan, membuat undang-undang, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Berbagai keputusan penting yang menyangkut pemerintahan diambil melalui proses voting dan debat di parlemen.

3. Tanggung Jawab Secara Kolektif

Kabinet atau tim menteri bertanggung jawab secara kolektif terhadap keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Baca Juga: Tata Kerja Sistem Demokrasi Parlementer

Kabinet inilah yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan kepada parlemen.

Selain itu, kabinet juga dapat dijatuhkan dari jabatannya jika sudah kehilangan kepercayaan dari parlemen.

Adanya tanggung jawab kolektif ini membuat terciptanya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

4. Pemilihan Umum

Berjalannya demokrasi parlemen bergantung terhadap pemilihan umum yang bebas dan adil.

Rakyat mempunyai hak untuk memilih anggota parlemen dalam pemilihan umum.

Adanya pemilihan umum membuat rakyat memiliki wewenang dalam menentukan wakil mereka sekaligus membentuk komposisi parlemen di pemerintahan.

5. Kebebasan Berpendapat

Dasar dari pelaksanaan demokrasi parlemen adalah prinsip kebebasan berpendapat dan pluralisme politik.

Jadi, warga negara mempunyai kebebasan untuk berorganisasi di partai politik, menyatakan pendapat, dan terlibat dalam proses politik.

Dengan adanya kebebasan berpendapat dan pluralisme membuat terjadinya beragam pandangan dan ideologi politik di dalam parlemen.

Baca Juga: Ciri Demokrasi Parlementer

6. Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan eksekutif dalam demokrasi parlemen terbagi antara kepala pemerintahan dan kepala negara.

Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri atau kepala kabinet.

Kepala pemerintahan ini mempunyai kekuasaan lebih besar untuk menjalankan pemerintahan negara.

Sementara kepala negara dipegang oleh presiden atau raja.

Umumnya kepala negara ini mempunyai peran simbolis dan terbatas dalam pemerintahan negara.

"Aspek demokrasi parlementer terdiri atas kepala pemerintahan, parlemen yang kuat, tanggung jawab secara kolektif, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan pembagian kekuasaan."

Nah, itu tadi Adjarian, enam aspek dalam demokrasi parlementer, salah satunya adalah kepala pemerintahan.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.

Yuk, tonton juga video berikut!