3 Kebijakan VOC di Bidang Pemerintahan saat Menjajah Indonesia

adjar.id - VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda.

Selama berada di Nusantara, VOC menerapkan berbagai kebijakan di berbagai bidang, salah satunya bidang pemerintahan.

Kebijakan yang diterapkan VOC kebanyakan hanya menguntungkan VOC saja, Adjarian.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia pada saat itu sangatlah menderita karena kebijakan yang dibuat oleh VOC.

Salah satu kebijakan VOC yang sangat menyengsarakan rakyat adalah tanam paksa yang membuat rakyat harus menanam tanaman komoditas ekspor yang ditentukan VOC.

Di bidang pemerintahan, VOC mengubah sistem birokrasi yang digunakan VOC demi mempertahankan daerah jajahannya, termasuk Nusantara.

Misalnya, saat Daendels berkuasa sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda, ia melakukan sentralisasi pemerintahan dan pengawasan yang ketat kepada para bawahannya.

Nah, berikut kebijakan-kebijakan VOC di bidang pemerintahan.

"Berbagai kebijakan diterapkan VOC saat menjajah di Nusantara, salah satunya kebijakan di bidang pemerintahan."

Kebijakan VOC di Bidang Pemerintahan

Kebijakan yang dibuat VOC di bidang pemerintahan, di antaranya:

1. Penggunaan Politik Devide et Impera

Baca Juga: 5 Kebijakan VOC di Bidang Ekonomi saat Menjajah Indonesia

VOC menggunakan politik devide et impera atau politik adu domba yang membuat orang-orang berkonflik, berselisih, sampai berperang di antara bangsa Indonesia.

Alasan hal tersebut terjadi biasanya karena adanya perebutan kekuasaan atau takhta kerajaan.

Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik ini adalah saat terjadi konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram.

Saat itu VOC sangat diuntungkan, sementara Kerajaan Mataram semakin lemah karena kerajaan terpecah menjadi empat.

Penerapan politik devide et impera ini mempermudah VOC dalam mengekspansi ke wilayah lain dan menguasainya.

Selain itu, politik devide et impera juga membuat VOC bisa dengan mudah menyingkirkan orang-orang pribumi yang menentang kebijakan VOC.

2. Mengangkat Gubernur Jenderal

Pengangkatan gubernur jenderal sebagai wakil dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda termasuk kebijakan politik VOC.

Tugas utama dari gubernur jenderal ini salah satunya adalah menjalankan dan mengatur kongsi dagang di Hindia Belanda.

Gubernur jenderal juga membuat berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan VOC.

Beberapa kebijakan yang diterapkan gubernur jenderal VOC di antaranya pembangunan jalan Anyer-Panarukan, tanam paksa, dan lainnya.

Baca Juga: 10 Gubernur Jenderal VOC dan Perannya Selama di Indonesia

Sementara gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Hindia Belanda, yaitu Pieter Both, J.P. Coen, Herman Willem Daendels, dan masih banyak lainnya.

3. Menetapkan Sistem Indirect Rule

Indirect rule adalah suatu sistem pemerintahan tidak langsung.

VOC mengangkat rakyat pribumi yang sudah dipilihnya untuk menjadi wakil yang berurusan secara langsung dengan rakyat-rakyat pribumi lainnya.

Pengangkatan pejabat pribumi ini menjadi alasan berhasilnya sistem tanam paksa pada saat itu, Adjarian.

Pejabat yang diangkat oleh VOC mendapatkan keuntungan yang melimpah atau dapat dibilang sangat kaya.

Sementara rakyat pribumi sangat menderita akibat kebijakan tanam paksa karena dipaksa menanam demi keuntungan pejabat pribumi dan VOC.

O iya, pemilihan pejabat pribumi ini biasanya didasari atas sistem keturunan atau upaya baik yang dilakukan bawahan demi menarik perhatian dari atasannya.

"Kebijakan VOC di bidang pemerintahan, yaitu penggunaan politik devide et impera, mengangkat gubernur jenderal, dan menetapkan sistem indirect rule."

Nah, itulah tiga kebijakan yang diterapkan VOC dalam bidang pemerintahan sewaktu berkuasa di Nusantara.

---

Sumber: Buku Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 Edisi Revisi 2017 karya Sardiman AM dan Amurwani Dwi Lestariningsih.

Tonton juga video berikut ini, yuk!