VOC menggunakan politik devide et impera atau politik adu domba yang membuat orang-orang berkonflik, berselisih, sampai berperang di antara bangsa Indonesia.
Alasan hal tersebut terjadi biasanya karena adanya perebutan kekuasaan atau takhta kerajaan.
Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik ini adalah saat terjadi konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram.
Saat itu VOC sangat diuntungkan, sementara Kerajaan Mataram semakin lemah karena kerajaan terpecah menjadi empat.
Penerapan politik devide et impera ini mempermudah VOC dalam mengekspansi ke wilayah lain dan menguasainya.
Selain itu, politik devide et impera juga membuat VOC bisa dengan mudah menyingkirkan orang-orang pribumi yang menentang kebijakan VOC.
2. Mengangkat Gubernur Jenderal
Pengangkatan gubernur jenderal sebagai wakil dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda termasuk kebijakan politik VOC.
Tugas utama dari gubernur jenderal ini salah satunya adalah menjalankan dan mengatur kongsi dagang di Hindia Belanda.
Gubernur jenderal juga membuat berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan VOC.
Beberapa kebijakan yang diterapkan gubernur jenderal VOC di antaranya pembangunan jalan Anyer-Panarukan, tanam paksa, dan lainnya.
Baca Juga: 10 Gubernur Jenderal VOC dan Perannya Selama di Indonesia
| Penulis | : | Nabil Adlani |
| Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR