adjar.id - Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia pada masa orde baru.
Tepatnya pada tahun 1966 hingga 1968 setelah dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 atau SUPERSEMAR.
Tujuan utama dari pemerintahan saat itu adalah untuk melaksanakan pemerintahan dengan berdasar Pancasila dan UUD 1945.
Karena tujuan tersebut, rakyat Indonesia memiliki harapan baik bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Terutama pada perubahan politik yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratis.
Sayangnya, pada masa pemerintahan saat itu justru terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Berikut beberapa contoh penyimpangan prinsip demokrasi yang terjadi pada masa demokrasi Pancasila orde baru.
Penyimpangan Prinsip Demokrasi pada Demokrasi Pancasila Orde Baru
1. Kontrol sipil terhadap militer berkurang.
2. Keterbatasan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah bagi masyarakat
3. Ketidakadilan pemilihan umum atau pemilu.
Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
4. Kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif.
5. Pembatasan kebebasan pers yang dikontrol oleh Undang-Undang Pers yang dikeluarkan pada tahun 1982.
6. Intimidasi, diskredit, dan pelarangan beroperasi terhadap pers yang mengkritik pemerintah.
7. Dominasi partai politik tunggal yang secara de facto menjadi partai penguasa.
8. Perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas.
9. Pembatasan hak-hak asasi manusia.
Prinsip-prinsip demokrasi ini mempengaruhi partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam sistem politik demokrasi Pancasila pada masa orde baru.
Setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang mengarah pada reformasi demokrasi dan perbaikan sistem politik untuk lebih menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.
Itulah beberapa penyimpangan demokrasi pada demokrasi Pancasila orde baru.
Coba Jawab! |
Kapan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila? |
Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.
Tonton video ini juga, yuk!
Penulis | : | Aldita Prafitasari |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR