Tata Kerja Sistem Demokrasi Parlementer

adjar.id - Demokrasi parlementer merupakan konsep pemerintah yang memberikan otoritas penuh kepada parlemen.

Pada sistem pemerintahan ini, tugas-tugas negara diberikan kepada parlemen.

Parlemen memiliki peran yang sangat kuat dalam pemerintahan sehingga dapat mengangkat seorang perdana menteri.

Di dalam sistem pemerintahan ini, lembaga parlemen memiliki hak dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan serta program kerja lembaga eksekutif.

Bahkan, pada sistem pemerintahan ini lembaga parleman bisa menjatuhkan pemerintahan, Adjarian.

Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode mengeluarkan pernyataan tidak percaya atau disebut dengan "mosi tidak percaya".

Nah, berikut tata kerja sistem demokrasi parlementer.

Tata Kerja Sistem Demokrasi Parlementer

1. Presiden Merupakan Kepala Negara, Perdana Menteri Merupakan Kepala Pemerintahan

Kepala negara pada sistem demokrasi parlementer hanya sebagai kepala negara.

Kepala pemerintahan diberikan kepada perdana menteri.

Oleh sebab itu, presiden hanya bertugas mengawasi pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan atas kegiatan pemerintahan.

Baca Juga: Perwujudan Demokrasi Parlementer di Indonesia Tahun 1949-1959

Presiden dan wakil presiden merupakan simbol negara, sedangkan perdana menteri yang mengurus urusan pemerintahan.

2. Perdana Menteri Memiliki Hak Prerogatif

Hak prerogatif atau hak istimewa pejabat pemerintahan dimiliki oleh perdana menteri.

Oleh sebab itu, perdana menteri dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat negara ataupun meteri departemen dan non departemen.

Selain itu, perdana menteri juga memiliki wewenang untuk mengatur strategi pemerintahan yang akan dikerjakan bersama kabinetnya.

3. Lembaga Eksekutif Mempertanggungjawabkan Pekerjaan pada Lembaga Legislatif

Pekerjaan yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif akan dipertanggungjawabkan ke lembaga legislatif atau parlemen.

Tidak hanya mempertanggungjawabkan pekerjaan, tetapi segala pekerjaan dilakukan berdasarkan izin lembaga legislatif.

4. Anggota Menteri Mempertanggungjawabkan Pekerjaan pada Lembaga Legislatif

Semua pekerjaan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota menteri harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif atau parlemen pada sistem pemerintahan ini.

5. Lembaga Legislatif Dapat Menurunkan Lembaga Eksekutif

Baca Juga: Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer, Materi PPKn Kelas VIII

Pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer, meteri, presiden dan wakilnya tidak memiliki wewenang apa pun.

Dengan begitu, lembaga legislatif dapat dengan mudah menggeser atau menjatuhkan jabatan lembaga eksekutif pada rapat parlemen.

6. Lembaga Eksekutif Dipilih oleh Lembaga Legislatif

Anggota parlemen atau lembaga legislatif berwenang untuk menentukan siapa saja yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif.

Proses pemilihan presiden atau lembaga eksekutif biasanya dipilih dengan cara seleksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Nah, demikianlah tata kerja sistem demokrasi parlementer.

Tonton video ini juga, yuk!