Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru

2. Presiden memperbolehkan rakyat untuk mendirikan berbagai organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila.

3. Presiden melarang adanya berbagai bentuk kritik yang menjatuhkan pemerintahan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan.

Meski begitu, terjadi juga penyimpangan yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah.

Nah, berikut beberapa bentuk penyimpangan demokrasi Pancasila pada era orde baru.

1. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa.

2. Rekrutmen politik terjadi secara tertutup.

3. Sistem demokrasi berpusat pada pemerintah atau disebut demokrasi sentralistik.

4. Kurang adanya jaminan hak asasi manusia.

5. Tidak adanya kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

6. Tidak adanya persaingan yang sehat dalam pemilihan umum.

Nah, itulah pelaksanaan demokrasi Pancasila di era orde baru yang berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998.

Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-Sekarang