Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde baru tidak mengalami banyak perubahan dari pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden menjadi pusat dari seluruh proses politik yang terjadi di Indonesia.

Lembaga-lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama dari lembaga-lembaga lainnya, baik yang sifatnya superstruktur maupun infrastruktur.

Nah, bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan pada era ini kembali kepada sistem otoriter.

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya UU No.15 dan No.16 tahun 1969 yang memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR.

Pada saat itu, gagasan mengenai sistem demokrasi liberal ditolak karena tidak sesuai atau bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Lahirnya era orde baru ini sebagai bentuk upaya untuk menegakkan UUD 1945 dan Pancasila dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Pada era orde baru, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dari pemerintah dan dijadikan indoktrinasi.

Metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila di antaranya:

1. Mekakukan pengajaran Pelaksaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4 di sekolah-sekolah.

Baca Juga: Jawab Soal Karakteristik Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dari Setiap Periode