DPR memiliki kewenangan untuk mengubah RUU tersebut sehingga nantinya bisa menjadi UU.
3. Proses pembahasan RUU yang dilakukan melalui musyawarah dalam sidang DPR.
4. Proses penetapan RUU menjadi UU oleh DPR dalam rapat pleno DPR.
5. Mengesahkan dan memberlakukan UU yang pengesahan sendiri dilakukan oleh presiden.
Nah, itulah Adjarian, asas dan alur penyusunan perundang-undangan nasional yang menjadi salah satu materi TWK CPNS.
Baca Juga: Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional
Tonton video ini juga, yuk!
| Penulis | : | Nabil Adlani |
| Editor | : | Aisha Amira |
KOMENTAR