adjar.id - Apa fungsi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia?
UUD 1945 adalah sumber dasar hukum tertulis negara Indonesia yang sudah digunakan sejak awal kemerdekaan.
UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Nah, pengertian UUD 1945, yaitu konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berupa acuan dasar mengenai peraturan negara bagi Indonesia.
Sebagai sumber hukum tertinggi, semua lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945.
O iya, UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola negara Indonesia.
UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan 17 Bab yang memuat pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek negara dan kehidupan masyarakat.
UUD 1945 terbagi dalam dua bagian, yaitu pada pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea dan bagian batang tubuh.
Bagian batang tubuh UUD 1945 berupa pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, dan 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Aturan Tambahan.
Isi UUD 1945 mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, membangun negara yang adil dan berdaulat, serta melindungi hak-hak asasi warga negara.
Tahukah Adjarian? UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis.
Baca Juga: Tampak Serupa, Ini 5 Perbedaan antara Amandeman dengan Adendum dan Contohnya
Maka UUD 1945 mengikat semua unsur negara republik Indonesia, yaitu pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.
Berikut fungsi-fungsi UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fungsi UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Alat Kontrol
Fungsi UUD 1945 bagi Indonesia adalah sebagai alat kontrol.
Artinya, bahwa UUD 1945 memiliki peran untuk mengontrol sesuai atau tidaknya hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.
UUD 1945 sebagai alat kontrol untuk mengecek atau menguji apakah perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi republik Indonesia atau bertentangan.
2. Sebagai Pengatur
Fungsi UUD 1945 yang kedua adalah sebagai alat pengatur, yaitu mengatur kekuasaan negara.
Hal tersebut meliputi cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan.
Semua lembaga negara termasuk presiden harus selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.
Baca Juga: Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945
3. Sebagai Penentu
Fungsi ketiga dari UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai penentu.
Maksud dari fungsi ini adalah UUD 1945 memiliki peran untuk menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara.
Selain fungsi di atas, UUD 1945 juga memiliki peran bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di bawah ini merupakan fungsi UUD 1945 bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain:
- Menjadi cermin penyelenggaraan pemerintahan, seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan berbagai hal lainnya.
- Membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara supaya tidak sewenang-wenang.
- Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilakukan di Indonesia.
Sebagai tambahan informasi, berikut ini sifat-sifat UUD 1945, antara lain:
- Berupa peraturan hukum positif tertinggi dalam urutan hukum Indonesia.
- Bersifat tertulis, kata-katanya jelas, dan hukumnya mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat setiap warga negara.
Baca Juga: 8 Lembaga Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memuat aturan yang harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman dan mengandung hak asasi manusia.
- Berisi norma, aturan, dan regulasi yang bisa dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum konstitusi.
Nah, itulah penjelasan tentang fungsi UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sifatnya.
| Coba Jawab! |
| Apa prinsip yang terkandung dalam UUD 1945? |
| Petunjuk: Cek di halaman 1. |
Tonton video ini, yuk!