Ketentuan Perppu pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn Kelas IX Kurikulum Merdeka

adjar.id - Aturan baru sebagai pengganti undang-undang yang digunakan dalam situasi-situasi khusus disebut dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal situasi kegentingan yang memaksa.

Misalnya, pada pandemi Covid-19 pemerintah daerah perlu melakukan penanganan secara cepat agar daerahnya dapat dikondisikan.

Hal itu memerlukan dukungan keuangan dari pemerintah pusat, undang-undang yang sudah ada terkait alokasi anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pada undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang membolehkan perubahan alokasi anggaran semula untuk keperluan lain.

Nah, sehingga dalam situasi genting seperti ini perlu dibuat Perppu.

Dengan dibuatnya Perppu, pemerintah pusat dapat memberikan anggaran secara langsung ke pemerintah daerah yang terimbas pandemi menggunakan alokasi anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.

Secara khusus ketentuan Perppu dijelaskan dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Bagaimana ketentuan-ketentuannya?

Yuk, kita cari tahu!

"Perppu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dibuat oleh Presiden dalam situasi kegentingan memaksa."

Baca Juga: Perbedaan Proses Pembuatan Undang-Undang yang Diusulkan oleh DPR dan DPD

Ketentuan Perppu pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan Pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.

3. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.

Secara singkat Perppu dapat digunakan untuk berbagai situasi darurat yang memerlukan aturan hukum yang mendesak.

"Ketentuan Perppu diatur dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan memuat tiga ketentuan yang harus dipenuhi agar Perppu dapat digunakan."

Nah, itu dia ketentuan Perppu yang termuat dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas IX Karya Trezadigjaya, dkk., Kemdikbud.

Tonton video ini juga, yuk!