Setelah parlemen terbentuk, dalam demokrasi parlemen hal yang dilakukan adalah membentuk pemerintahan.
Pemerintahan negara akan dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Perdana menteri dipilih oleh parlemen atau mayoritas partai politik di dalam parlemen.
Kepala pemerintahan inilah yang nantinya akan membentuk kabinet atau tim menteri.
Kabinet ini yang akan mengelola berbagai urusan tentang pemerintahan sehari-hari.
4. Konstitusi dan Kerangka Hukum
Negara yang menerapkan demokrasi parlementer umumnya mempunyai konstitusi hukum yang mendukung pemerintahan.
Konstitusi ini mengatur tentang pembagian kekuasaan antarlembaga pemerintah, prosedur pemilihan umum, hak individu, dan pengambilan keputusan politik.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Penerapan demokrasi parlementer harus didasari atas perlindungan hak asasi manusia.
Penerapan hak dasar, seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kesetaraan gender, dan hal lainnya harus terjamin dan terlindungi.
Baca Juga: Sejarah dan Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer
Bentuk jaminan dan perlindungan tersebut ada di dalam hukum dan praktik pemerintahan negara.
"Penerapan demokrasi parlementer dapat dilihat dari pembentukan parlemen, pemilihan umum, pembentukan pemerintahan, konstitusi dan kerangka hukum, serta perlindungan hak asasi manusia."
Nah, itu tadi beberapa bentuk penerapan dari demokrasi parlementer di suatu negara.
| Coba Jawab! |
| Apa ciri khas dari demokrasi parlementer? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Edisi Revisi 2017.
Yuk, tonton juga video ini!