adjar.id - Indonesia pernah memberlakukan sistem demokrasi terpimpin pada pemerintahan Presiden Soekarno.
Masa demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, Adjarian.
Pada masa tersebut terjadi beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem politik yang diterapkan oleh Presiden Soekarno, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden.
Selain itu, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) juga memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan.
Nah, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan Pancasila pada sistem demokrasi terpimpin.
Padahal, saat itu rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil.
Masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan berfungsi sebagai alat perlengkapan negara.
Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan ini berjalan dengan banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Berikut beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa demokrasi terpimpin.
Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Demokrasi Terpimpin
1. Lembaga Negara Memiliki Inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)
Baca Juga: Masa Demokrasi Terpimpin: Tujuan dan Sistem Pemerintahan