Jawab Soal Proyek Belajar Kewarganegaraan tentang Lembaga Negara

By Nabil Adlani, Selasa, 16 Mei 2023 | 11:30 WIB
Lembaga negara yang ada di Indonesia dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU, dan peraturan perundangan di bawahnya. (unsplash/Matthew TenBruggencate)

adjar.id - Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 edisi revisi 2015, terdapat soal Proyek Belajar Kewarganegaraan di halaman 28.

Pada soal tersebut, kita diminta menjawab beberapa pertanyaan tentang lembaga negara dari teks "7 Kementerian/Lembaga ini Dapat Rapor Merah dari Jokowi".

Nah, kali ini kita akan membahas soal tersebut, Adjarian.

Lembaga negara adalah institusi yang melengkapi pemerintahan agar menjadi satu kesatuan yang saling membantu dan terorganisasi dengan baik.

Lembaga negara di Indonesia dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU, atau peraturan perundangan yang lebih rendah.

O iya, susunan dari lembaga negara sering mengalami perubahan karena adanya aspirasi dari rakyat.

Perubahan ini bertujuan agar pemerintah bisa mencegah terjadinya penyimpangan kekuasan.

Lembaga negara secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Yuk, sekarang kita simak pembahasan soal Proyek Belakang Kewarganegaraan tentang lembaga negara berikut!

Proyek Belajar Kewarganegaraan tentang Lembaga Negara

1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan alasanmu!

Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban serta Pembahasan Materi Lembaga Negara

Jawaban: Boleh, karena presiden adalah pimpinan dari para menteri negara.

Selain itu, presiden merupakan pilihan langsung dati rakyat melalui hasil proses pemilihan umum.

Evaluasi yang dilakukan kepada jajaran menteri negara termasuk bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah negara yang dipimpin oleh presiden kepada rakyat.

2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?

Jawaban: Manfaat adanya penilaian terhadap kinerja kementerian negara adalah sebagai bentuk kontrol presiden terhadap kinerja menteri negara.

Para menteri yang ditunjuk langsung sebagai pembantu presiden harus bisa menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh presiden.

Ketika ada menteri yang gagal dalam menjalankan tugasnya, maka perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan.

Jika kinerjanya benar-benar tidak baik, maka menteri bisa diganti oleh orang lain yang lebih kompeten.

Semua hal itu merupakan bentuk kewajiban presiden agar jalannya pemerintahan bisa lebih baik dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat.

3. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?

Jawaban: Faktor yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan, di antaranya:

Baca Juga: Mengenal Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

- Kurangnya seleksi ketat dalam proses pemilihan menteri oleh presiden.

- Kurang relevannya antara ilmu dan bidang kementerian yang dijabat.

- Menteri terpilih kurang jujur, adil, amanah, dan bersih dalam menjalankan tugasnya.

- Kurangnya koordinasi terhadap presiden dan rakyat membuat kebijakan yang dibuat tidak efektif.

- Kurangnya sarana prasarana, komunikasi, dan keterbukaan dari menteri sehingga kinerjanya kurang memuaskan.

- Kurangnya kesigapan dan kematangan menteri dalam menangani dan menanggapi permasalahan.

4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

Jawaban: Cara mengatasi permasalahan tersebut, yaitu presiden bisa bekerja sama dengan lembaga terkait dengan melakukan seleksi ketat agar mendapatkan menteri berkualitas.

Selain itu, presiden juga harus memilih menteri yang sesuai dengan bidang kementerian yang dibutuhkan.

Menteri yang sudah dipilih oleh presiden harus dapat dipercaya dan menjalin kerja sama kepada presiden dan rakyat.

Diberikannya fasilitas yang memadai dan mepunyai mental yang matang untuk menangani berbagai masalah.

Baca Juga: Kumpulan Soal dan Jawaban serta Pembahasan Lembaga Negara Indonesia

5. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja?

Jawaban: Kementerian bisa membuat payung hukum yang berkaitan dengan sinkronisasi sarana strategis dan indikator kinerja dari kementerian negara.

Selain itu, bisa juga dengan meningkatkan kualitas evaluasi kinerja pada setiap unik dan memperbaiki perencanaan agar kualitas kementerian meningkat.

Nah, itu tadi pembahasan soal Proyek Belajar Kewarganegaraan tentang lembaga negara yang bisa dijadikan sebagai referensi, Adjarian.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi 2015.

Tonton video ini, yuk!